Kunjungi Muara Angke, Wamen PKP Dorong Konsep Hunian Sesuai Karakteristik Pesisir
Wamen PKP Fahri Hamzah meninjau Muara Angke dan mendorong konsep hunian rumah panggung yang sesuai karakter pesisir dan berpihak pada nelayan.
Dorong Pembangunan Rusun Subsidi, Kementerian PKP Mulai Land Clearing di Meikarta
Kementerian PKP memulai land clearing pembangunan rusun subsidi di Meikarta, Kabupaten Bekasi. Proyek ini ditargetkan menghadirkan hingga 141.000 unit hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan industri Jawa Barat.
Gubernur Jawa Barat Siap Terbitkan Surat Edaran Baru Perizinan Perumahan Februari 2026
Gubernur Jawa Barat siap menerbitkan surat edaran baru perizinan perumahan pada Februari 2026 untuk mempercepat pembangunan hunian yang aman dan berkelanjutan.
Ubah Masalah Jadi Solusi, Lahan Meikarta Disiapkan untuk Rusun Subsidi
Pemerintah menyiapkan lahan Meikarta untuk pembangunan rusun subsidi sebagai solusi hunian vertikal masyarakat menengah ke bawah, setelah dipastikan clean and clear melalui koordinasi pusat dan daerah.
Sosialisasi KPP Tembus Rp70,8 Miliar, Kementerian PKP Apresiasi Komitmen Bank BJB
Kementerian PKP mengapresiasi komitmen Bank BJB setelah realisasi Kredit Program Perumahan (KPP) menembus Rp70,8 miliar melalui sosialisasi dan forum bisnis perumahan di Bandung.
Menteri PKP Tinjau Dua Lokasi Rencana Rusun Subsidi di Kawasan Meikarta
Menteri PKP Maruarar Sirait meninjau dua lokasi rencana pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, sebagai upaya percepatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Bahas BSPS hingga Rusun Bersubsidi, Menteri PKP Tegaskan Komitmen Permudah Rakyat Miliki Rumah
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan komitmen mempermudah rakyat memiliki rumah melalui BSPS, RUU Perumahan, dan pengembangan rusun bersubsidi.
Menteri PKP Siapkan 197 Titik Lahan untuk Hunian Tetap Korban Bencana Aceh, Sumut, dan Sumbar
Pemerintah menyiapkan 197 titik lahan untuk pembangunan hunian tetap korban bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar guna mempercepat pemulihan pascabencana.
Permen PKP Nomor 18 Tahun 2025 Terbit, Perkuat Pengawasan Perizinan Perumahan
Kementerian PKP menerbitkan Permen Nomor 18 Tahun 2025 untuk memperkuat pengawasan dan sanksi perizinan perumahan berbasis risiko serta melindungi konsumen.