RubrikProperti – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bertemu dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena di Jakarta, Kamis (2/4/2026). Pertemuan tersebut membahas sejumlah program konkret berbasis data guna mempercepat penanganan rumah tidak layak huni serta pengentasan kemiskinan di wilayah NTT.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP menyampaikan bahwa pemerintah akan meningkatkan secara signifikan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di NTT. Jika pada tahun 2025 hanya sebanyak 436 unit, pada tahun 2026 jumlah tersebut ditargetkan meningkat minimal menjadi 5.000 unit. Peningkatan ini didasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di NTT masih termasuk yang tertinggi di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah memberikan prioritas khusus terhadap daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi serta rumah tidak layak huni yang masih banyak ditemukan.
“Kita membicarakan beberapa program yang nyata dan konkret, berbasis data dari Badan Pusat Statistik. Untuk itu kita tingkatkan secara signifikan program bedah rumah atau BSPS di NTT, dari tahun 2025 sebanyak 436 unit naik menjadi 5 ribu, minimal 5 ribu,” ujar Menteri PKP.
Baca Juga: Hadapi Tantangan Industri 2025, SIG Tetap Tangguh Cetak Laba Melalui Transformasi Bisnis
“Karena berdasarkan data yang kami terima dari BPS, tingkat kemiskinan di NTT termasuk yang paling tinggi di Indonesia. Dan Bapak Presiden Prabowo Subianto memerintahkan saya sebagai pembantunya untuk memprioritaskan daerah-daerah miskin yang rumahnya banyak tidak layak huni,” kata Maruarar Sirait. Menurutnya, peningkatan program hingga 20 kali lipat tersebut diharapkan tidak hanya memperbaiki kualitas hunian masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian lokal di NTT.
Selain peningkatan jumlah unit, Kementerian PKP juga akan mengedepankan digitalisasi dalam pelaksanaan program bedah rumah. Pemerintah juga akan menerapkan mekanisme “tender rakyat”—sebuah sistem yang memungkinkan perbandingan harga material secara transparan—untuk menciptakan efisiensi anggaran.
“Kemudian kita juga mengusahakan program bedah rumah tadi dengan mengedepankan digitalisasi, kemudian juga ada tender rakyat supaya ada perbandingan harga sehingga terjadi efisiensi harga dan hasil efisiensi itu dikembalikan kepada rakyat,” jelasnya.
Menteri PKP juga menyoroti penanganan kawasan kumuh di Kota Kupang yang akan dievaluasi secara menyeluruh agar program penanganan tidak hanya bersifat sementara. Ia menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia, penguatan ekonomi masyarakat, serta peran pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan program. “Kita sedang mengevaluasi program-program sebelumnya agar kawasan kumuh yang sudah diperbaiki tidak kembali menjadi kumuh dalam jangka panjang. Jadi jangan hanya bangun fisiknya, tapi manusianya juga,” tegasnya.
Baca Juga: Dominasi KPR Subsidi, BTN dan BSN Tak Tergoyahkan di Pasar Nasional
Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP turut mendorong pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan senilai Rp130 triliun yang merupakan inisiatif Presiden Prabowo untuk mempercepat pembangunan sektor perumahan. “KUR perumahan Rp130 triliun memberikan subsidi bunga yang luar biasa bagi UMKM, kontraktor, developer, dan toko bangunan. Seharusnya hal tersebut membuat sektor perumahan di NTT berkembang pesat,” ujarnya.
Melalui berbagai program tersebut, pemerintah berharap pembangunan perumahan di NTT tidak hanya meningkatkan kualitas hunian masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.