BPS Rilis Statistik Perumahan 2026: Angka Backlog Kepemilikan Rumah Turun Signifikan

RubrikProperti.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menghadiri Rilis Publikasi Statistik Perumahan Tahun 2026 yang disampaikan langsung oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, di Kantor BPS, Jakarta, pada Kamis (13 Agustus 2026).

Kegiatan strategis tersebut turut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, serta diikuti oleh para kepala BPS dari seluruh Indonesia secara daring.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPS meluncurkan untuk pertama kalinya Publikasi Statistik Perumahan yang memuat berbagai data dan indikator perumahan nasional secara komprehensif. Publikasi tersebut disusun berdasarkan data Susenas serta data administrasi dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan sektor perumahan lainnya, sehingga dinilai sangat valid untuk dijadikan landasan dalam pengambilan kebijakan dan evaluasi pembangunan perumahan.

Baca Juga: Kebut Program 3 Juta Rumah, Kementerian PKP Targetkan Serapan APBN 2026 Capai 97,48 Persen

Tren Penurunan Angka Backlog 1 dan 2

Salah satu indikator utama yang disajikan dalam rilis ini adalah perkembangan backlog perumahan, yang menggambarkan dua persoalan berbeda dalam pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat. Backlog 1 menggambarkan rumah tangga yang belum memiliki rumah sendiri atau masih menempati hunian bukan milik sendiri. Sementara backlog 2 menggambarkan rumah tangga yang sudah memiliki rumah sendiri, tetapi rumah yang ditempati belum memenuhi kriteria rumah layak huni.

Berdasarkan data BPS, backlog kepemilikan rumah atau backlog 1 menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Persentase rumah tangga yang belum memiliki rumah sendiri turun dari 13 persen pada Maret 2025 menjadi 12,39 persen pada Maret 2026. Secara jumlah, backlog 1 pada 2026 tercatat berada di kisaran 9,29 juta rumah tangga, atau menurun sekitar 350 ribu rumah tangga dibandingkan tahun sebelumnya.

Penurunan backlog 1 tersebut terjadi secara merata di seluruh provinsi. Data ini menunjukkan adanya perbaikan masif dalam akses kepemilikan rumah, sejalan dengan berbagai kebijakan pemerintah untuk memperluas penyediaan dan pembiayaan perumahan bagi masyarakat luas.

Selain persoalan kepemilikan, BPS juga mencatat perkembangan backlog kelayakhunian atau backlog 2. Indikator ini penting karena persoalan perumahan tidak hanya berkaitan dengan status kepemilikan, tetapi juga apakah hunian tersebut memenuhi standar kelayakan untuk dihuni.

Secara umum, perkembangan backlog 2 juga menunjukkan perbaikan. Pada semester I 2026, persentasenya tercatat turun di angka 24,03 persen. Hampir seluruh provinsi mengalami penurunan backlog kelayakhunian.

Perbaikan kualitas hunian tersebut juga tercermin dari meningkatnya persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap rumah layak huni. Pada 2026, persentasenya berhasil mencapai 70,30 persen, meningkat dibandingkan 68,40 persen pada tahun 2025 lalu.

Sebagai catatan, BPS menggunakan sejumlah komponen utama dalam menentukan kriteria rumah layak huni, yaitu ketahanan bangunan, kecukupan luas lantai per kapita, akses terhadap sanitasi layak, serta ketersediaan akses listrik sebagai penunjang. Dari keempat komponen tersebut, akses terhadap sanitasi masih menjadi salah satu aspek krusial yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

Baca Juga: Pemerintah Siapkan Aturan Baru, Syarat Alas Hak Bantuan Bedah Rumah Makin Mudah

Data Valid Sebagai Basis Kebijakan

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan bahwa publikasi ini diterbitkan sebagai bagian dari upaya penyediaan data akurat yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan di bidang perumahan.

Menurutnya, penyusunan statistik perumahan ini dilatarbelakangi oleh tingginya perhatian pemerintah terhadap sektor perumahan, yang telah dicanangkan sebagai salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

“Terima kasih kepada Menteri PKP dan Menteri Dalam Negeri yang selalu menggunakan data BPS sebagai dasar dalam mengambil kebijakan. Publikasi Statistik Perumahan ini untuk pertama kalinya diterbitkan, dan ke depannya akan kami publikasikan secara reguler,” ujar Amalia.

Publikasi tersebut juga memotret perkembangan berbagai program pembangunan perumahan yang dilakukan pemerintah, pengembang, maupun masyarakat secara swadaya. Pada semester I 2026, Program Bedah Rumah tercatat sukses mencapai 88.635 unit. Sementara itu, program perumahan juga terus didukung melalui pembangunan rumah susun, rumah khusus, program pemerintah daerah, insentif pembiayaan perumahan, hingga kontribusi sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Dari sisi pembiayaan, hingga akhir semester I 2026, realisasi KPR FLPP telah mencapai 91.531 unit. Sedangkan Kredit Program Perumahan sukses menjangkau 95.878 debitur dengan nilai pembiayaan mencapai sekitar Rp20,58 triliun. Capaian ini menunjukkan semakin luas dan sehatnya dukungan pembiayaan terhadap masyarakat maupun pelaku usaha dalam ekosistem properti.

Pemerintah daerah (Pemda) juga menunjukkan kontribusi nyata dalam penyediaan perumahan. Pada semester I 2026, program perumahan yang didukung penuh oleh APBD provinsi mencapai 4.014 unit, sementara dukungan APBD kabupaten/kota juga terus bertumbuh.

Pemda turut mendukung kemudahan perizinan melalui program pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat yang memenuhi ketentuan. Pada semester I 2026, insentif ini telah menembus angka 101.201 unit.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan bahwa ketersediaan data perumahan yang mampu menjangkau seluruh daerah sangatlah penting untuk memetakan daerah mana yang perlu mendapat dorongan lebih besar.

“Dengan adanya data ini, kita bisa melihat daerah mana yang perlu di-push. Saya senang karena sekarang ada angka yang terukur. Backlog kepemilikan berkurang, backlog kelayakhunian juga berkurang, sehingga kinerja di sektor perumahan dapat terlihat secara jauh lebih terukur,” puji Tito.

Baca Juga: Wujud Sinergi Ekosistem Perumahan, Akad Massal 62.000 Rumah Subsidi Siap Digelar di Batang

BPS Sebagai Wasit Kinerja

Sementara itu, Menteri PKP turut mengapresiasi langkah BPS atas diterbitkannya Publikasi Statistik Perumahan Tahun 2026 ini. Menurut Ara, data tersebut sangat penting karena memberikan gambaran evaluatif yang jelas terhadap berbagai program yang telah dijalankan lembaganya.

“BPS ini adalah wasit dari kinerja kita. Harus adil dan punya indikator yang terukur. Saya percaya BPS punya metodologi yang benar dan integritas yang tangguh. Pesan saya kepada BPS, teruslah sampaikan yang benar, bukan hanya sekadar yang enak didengar,” ujar Ara.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian PKP dan berbagai pihak lintas sektor yang telah mendukung percepatan program perumahan. Baginya, capaian manis yang tercermin dalam data BPS ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi bersama.

“Tidak ada Superman, yang ada adalah Superteam. Data yang dibagikan hari ini merupakan hasil kerja kita bersama. Ada dukungan dari banyak pihak; mulai dari pembebasan BPHTB dan PBG gratis dari pemerintah daerah, intervensi KPP, insentif GWM dari Bank Indonesia, dan berbagai program lainnya. Jadi, ini bukan pekerjaan satu kementerian saja,” paparnya rendah hati.

Melalui rilis Publikasi Statistik Perumahan Tahun 2026 ini, pemerintah kini memiliki landasan yang semakin kuat untuk mengukur perkembangan persoalan hunian di lapangan. Data emas ini diharapkan dapat menjadi pijakan dalam menyusun kebijakan yang semakin tepat sasaran, sekaligus memperkuat kolaborasi harmonis antara pemerintah pusat, daerah, swasta, perbankan, dan masyarakat untuk mempercepat penyediaan hunian layak di Indonesia.