Kebut Program 3 Juta Rumah, Kementerian PKP Targetkan Serapan APBN 2026 Capai 97,48 Persen

RubrikProperti.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal ini diwujudkan melalui penyampaian perkembangan realisasi anggaran serta capaian pelaksanaan program Tahun Anggaran (TA) 2026 secara berkala kepada publik.

Langkah strategis tersebut sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban kementerian atas pelaksanaan berbagai program strategis nasional, termasuk Program 3 Juta Rumah dan pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi masyarakat yang terdampak bencana di Pulau Sumatra.

Penyampaian realisasi anggaran ini dilaksanakan di Wisma Mandiri Lantai 21, Jakarta, pada Jumat (31 Juli 2026). Acara dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel, bersama para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian PKP.

Dalam paparannya, Sekjen PKP menjelaskan bahwa pagu anggaran Kementerian PKP meningkat dari Rp10,31 triliun menjadi Rp12,53 triliun. Peningkatan ini terjadi setelah pemerintah memberikan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) sebesar Rp2,219 triliun yang diprioritaskan untuk pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatra.

Hingga 31 Juli 2026, realisasi anggaran Kementerian PKP telah mencapai Rp3,271 triliun atau 31,73 persen terhadap pagu non-ABT. Kementerian PKP terus mengoptimalkan percepatan pelaksanaan program agar target penyerapan anggaran dapat tercapai sesuai jadwal, sekaligus memastikan kualitas pembangunan fisik tetap terjaga dengan baik.

“Sesuai janji kami, setiap bulan Kementerian PKP akan menyampaikan realisasi, baik APBN maupun Program Perumahan dari Kementerian PKP,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel.

Pada Program Dukungan Manajemen, realisasi anggaran telah mencapai Rp569,37 miliar atau 62,01 persen. Angka ini berhasil melampaui target penyerapan awal Agustus dengan deviasi positif sebesar 2,61 persen. Sementara itu, Program Perumahan dan Kawasan Permukiman secara keseluruhan telah menyerap Rp2,702 triliun atau 28,77 persen dari target penyerapan yang direncanakan.

Dalam hal Evaluasi Kinerja Balai, Menteri PKP memberikan apresiasi khusus terhadap lima balai yang berhasil mencapai progres penyerapan tertinggi. Kelima balai tersebut di antaranya adalah BP3KP Maluku, BP3KP Sulawesi III, BP3KP Sulawesi I, BP3KP Jawa II, dan BP3KP Sumatra V.

Baca Juga: Rekor Tertinggi! Era Prabowo Sukses Salurkan 278 Ribu Unit Rumah Subsidi Sepanjang 2025

Program BSPS Lampaui Kuota

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tetap menjadi program terbesar Kementerian PKP pada tahun 2026 dengan alokasi anggaran mencapai Rp8,57 triliun, atau sekitar 68,4 persen dari total pagu kementerian. Program ini ditargetkan mampu menjangkau 400.000 unit rumah milik Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di seluruh pelosok Indonesia.

Direktur Pengembangan Kawasan dan Permukiman, Anggoro Putro, menjelaskan bahwa minat masyarakat terhadap Program BSPS terus meningkat secara signifikan. Hingga saat ini, jumlah usulan yang diterima telah mencapai 1.898.275 unit, jauh melampaui kuota awal yang ditetapkan sebesar 400.000 unit.

Melalui proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang sangat ketat, sebanyak 142.322 unit telah dinyatakan memenuhi persyaratan. Dari jumlah tersebut, 113.047 unit telah ditetapkan sebagai penerima bantuan resmi, di mana seluruh proses pendanaan, pencairan, serta rantai pasok material telah berjalan secara sinkron.

Saat ini, progres pelaksanaan fisik BSPS menunjukkan 91.807 unit berada pada tahap awal pekerjaan, 13.181 unit dalam tahap pelaksanaan lebih dari 30 persen, serta 4.225 unit telah rampung 100 persen. Kementerian PKP juga terus memperkuat akuntabilitas penggunaan dana melalui pelaporan penggunaan bantuan secara bertahap.

Baca Juga: Wujud Sinergi Ekosistem Perumahan, Akad Massal 62.000 Rumah Subsidi Siap Digelar di Batang

Kebut Huntap di Sumatra dan Pembangunan Rusun

Selain fokus pada BSPS, Kementerian PKP juga terus mempercepat pembangunan hunian tetap pascabencana di kawasan Sumatra. Tambahan anggaran sebesar Rp2,219 triliun dialokasikan khusus untuk pembangunan 7.952 unit Huntap pada tahun 2026 yang tersebar di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Secara keseluruhan, pembangunan Huntap dirancang untuk mencapai 25.606 unit hingga tahun 2027 dengan total anggaran sekitar Rp7,4 triliun. Provinsi Aceh tercatat memperoleh alokasi terbesar, yakni 20.647 unit, sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan kawasan terdampak bencana.

Beralih pada sektor rumah susun (Rusun), Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan melaporkan realisasi pembangunan 22 tower atau 1.035 unit rumah susun. Serapan SP2D pada sektor ini mencapai Rp177,79 miliar atau 47,69 persen, dengan progres fisik di lapangan menyentuh 47,62 persen.

Sejumlah proyek strategis bahkan telah selesai sepenuhnya dan siap dihuni. Beberapa di antaranya adalah Rusun Mahkamah Agung di Bekasi, Rusun Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, serta Hunian Vertikal TNI di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang telah mencapai progres fisik 100 persen.

Baca Juga: Pemerintah Siapkan Aturan Baru, Syarat Alas Hak Bantuan Bedah Rumah Makin Mudah

Serapan KPR Subsidi dan Sanitasi

Di sektor pembiayaan perumahan, realisasi KUR Perumahan hingga akhir Juli 2026 telah menyentuh angka Rp22,11 triliun atau 57,81 persen dari target penyaluran total sebesar Rp38,24 triliun kepada 99.562 debitur. Menariknya, penyaluran terbesar berasal dari sisi permintaan (demand) yang mencapai hampir 80 persen dari target, membuktikan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap akses pembiayaan di sektor perumahan.

Sementara itu, realisasi penyaluran KPR Subsidi juga terus menunjukkan tren yang sangat positif. Hingga akhir Juli 2026, pemerintah telah menyalurkan KPR Subsidi untuk 121.363 unit rumah. Jumlah tersebut didukung oleh pipeline permintaan sebanyak 162.010 unit dan ketersediaan pasokan rumah yang mencapai 21.077 unit, sehingga total akumulasi operasional mencapai 183.087 unit.

Di bidang kelayakan sanitasi, Kementerian PKP mulai merealisasikan program pembangunan infrastruktur sanitasi dasar dengan anggaran efektif Rp32,70 miliar untuk 3.000 unit pekerjaan. Per 31 Juli 2026, realisasi anggaran baru mencapai Rp349,42 juta dengan sejumlah paket pekerjaan yang telah memasuki tahap pelaksanaan fisik dan pengadaan.

Secara keseluruhan, target fisik program Kementerian PKP tahun 2026 meningkat tajam menjadi 414.212 unit dengan proyeksi capaian fisik sebesar 92,67 persen. Hingga akhir tahun, Kementerian PKP menargetkan tingkat penyerapan anggaran dapat mencapai angka 97,48 persen.

Langkah taktis ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat penyediaan hunian yang layak, memperkuat pemulihan wilayah terdampak bencana, serta mendukung keberhasilan Program 3 Juta Rumah sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Sebagai informasi, kegiatan penyampaian realisasi anggaran tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Didyk Choiroel, Plt. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Rini Dyah Mawarty, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati, Plt. Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Roberia, beserta para Staf Ahli, Staf Khusus, dan jajaran pejabat Eselon II serta III di lingkungan Kementerian PKP.