Sinergi Lintas Kementerian dan Pengembang Kakap Bangkitkan Ekosistem Properti Nasional
Kementerian PKP, Kemendagri, dan Kementerian ATR/BPN menggelar pertemuan strategis dengan para pengembang senior. Membahas percepatan Program 3 Juta Rumah, insentif pajak, kepastian tata ruang, hingga tanggap bencana NTT.
Foto: Dok. Kementerian PKP
RubrikProperti.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan jajaran pengembang senior nasional. Langkah taktis ini dilakukan demi mengakselerasi pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu pilar program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menggelar diskusi mendalam dengan para pengusaha properti senior di Wisma Mandiri 2, Jakarta, pada Kamis (20 Agustus 2026). Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk menyerap masukan, kritik, serta pengalaman lapangan guna memperkuat ekosistem perumahan nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Ara memaparkan berbagai program unggulan Kementerian PKP, meliputi percepatan Bedah Rumah, penyediaan rumah subsidi melalui FLPP, KUR Perumahan, Rusun Subsidi, hingga penguatan gotong royong melalui CSR swasta.
“Untuk Republik ini, kita harus menciptakan pengembang-pengembang baru yang bertanggung jawab dan berkualitas. Saya tidak ragu untuk itu,” tegas Menteri Ara. Ia juga menambahkan bahwa regenerasi pengembang mulai tumbuh pesat, ditandai dengan rencana pelaksanaan akad massal 71.000 rumah di Jawa Timur pada Desember mendatang.
Baca Juga: Kementerian PKP Genjot Bedah 10.300 RTLH di DKI Jakarta, Target Rampung Akhir 2026
Insentif Pajak dan Kepastian Tata Ruang
Aspek kepastian lahan juga menjadi sorotan. Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menyampaikan progres positif terkait integrasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ke dalam rencana tata ruang daerah. Saat ini, progres verifikasi usulan LP2B telah mencapai 87,53 persen, melampaui target minimal nasional sebesar 87 persen dari luasan Lahan Baku Sawah (LBS).
Kepastian tata ruang ini krusial untuk memberikan kejelasan bagi pengembangan kawasan perumahan, sekaligus menyelesaikan persoalan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di lapangan.
Dari sisi keterjangkauan harga, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menegaskan langkah pemerintah yang tengah mendorong pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi 0 persen bagi masyarakat kecil.
Gayung bersambut, para pengembang yang hadir sangat mengapresiasi perpanjangan fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100 persen. Pendiri Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma (Aguan), yang hadir bersama pengembang senior lainnya turut melontarkan usulan strategis, yakni penyesuaian tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final atas sewa ruang mal dari 10 persen menjadi 5 persen guna menggairahkan iklim usaha komersial.
Pertemuan ini juga membahas terobosan penting lainnya, seperti skema KPR inden untuk mempermudah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memperoleh hunian vertikal (Rusun Subsidi), serta hibah lahan Meikarta sebagai wujud nyata kolaborasi pemerintah dan swasta.
Baca Juga: Kementerian PKP dan BKKBN Sinergi Tangani Keluarga Berisiko Stunting Lewat Bedah Rumah
Tanggap Darurat Bencana NTT
Di sela-sela pembahasan properti, insting kemanusiaan juga dikedepankan. Menteri Dalam Negeri menyempatkan diri berkoordinasi secara daring dengan jajaran pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) terkait penanganan dampak gempa.
Berdasarkan data per 19 Agustus 2026, gempa tersebut telah merusak 11.925 unit rumah warga. Merespons hal ini, Menteri PKP meminta agar pendataan tingkat kerusakan rumah (ringan, sedang, berat) segera diselesaikan agar penanganan bisa dieksekusi tepat sasaran.
“Terkait bencana di NTT, kami jajaran Kementerian PKP turut berdukacita dan siap mendukung penuh NTT untuk penanganan yang cepat dan tepat terkait rumah warga yang terdampak,” janji Menteri Ara.
Sikap proaktif pemerintah ini memanen pujian dari para pelaku usaha. Mantan Menteri Perumahan Rakyat, Siswono Yudo Husodo, mengapresiasi kinerja kilat Kementerian PKP. “Selamat atas prestasi Kementerian PKP. Dalam waktu singkat sudah mencapai program-program yang sangat bermanfaat untuk penyediaan perumahan yang produktif bagi rakyat,” pujinya.
Senada dengan itu, pengembang senior MS Hidayat memastikan bahwa dunia usaha siap berada di belakang pemerintah. “Seluruh aspek industri real estate dan properti akan terus bersinergi dengan pemerintah untuk menyukseskan program mulia yang telah dicanangkan ini,” pungkas MS Hidayat.
