RubrikProperti.com – Pemerintah terus mendorong terobosan dalam pembiayaan perumahan guna mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat. Salah satu fokus utama saat ini adalah penguatan skema pembiayaan rumah susun (rusun) subsidi yang dinilai masih tertinggal dibanding rumah tapak.
Hal ini mengemuka dalam rapat antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama jajaran BP Tapera dan pejabat terkait di Jakarta.
Rusun Subsidi Masih Tertinggal
Dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait menyoroti ketimpangan realisasi pembangunan antara rumah susun dan rumah tapak subsidi.
Selama lima tahun terakhir, pembangunan rusun tercatat masih sangat terbatas, hanya sekitar 140 unit. Sebaliknya, rumah tapak subsidi menunjukkan kinerja yang jauh lebih tinggi, dengan realisasi mencapai sekitar 278 ribu unit pada tahun lalu.
Kondisi ini mendorong pemerintah untuk merancang skema pembiayaan baru yang lebih efektif guna meningkatkan pembangunan rusun subsidi.
“Ke depan, kami mendorong adanya terobosan pembiayaan, baik untuk rumah susun maupun rumah tapak subsidi agar capaian program semakin meningkat,” ujar Maruarar Sirait.
Peran BP Tapera Semakin Strategis
Menteri PKP juga mengapresiasi kinerja BP Tapera yang dinilai menunjukkan progres positif dalam mendukung pembiayaan perumahan.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal penting untuk memperkuat ekosistem pembiayaan, terutama dalam menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
BP Tapera diharapkan dapat menjadi motor utama dalam menghadirkan skema pembiayaan yang lebih inklusif dan tepat sasaran.
Program BSPS Naik Drastis hingga 400.000 Unit
Selain pembiayaan rusun, pemerintah juga meningkatkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah.
Pada 2026, target BSPS melonjak signifikan menjadi 400.000 unit atau meningkat hingga delapan kali lipat dibanding sebelumnya.
Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur menyampaikan bahwa pemerintah saat ini tengah menyiapkan penyempurnaan regulasi serta melakukan verifikasi teknis untuk memastikan program berjalan tepat sasaran.
Program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki rumah tidak layak huni, dengan kriteria kepemilikan yang jelas meskipun tidak harus bersertifikat.
Baca Juga: Menteri PKP Targetkan Rusun Paniki Dua Manado Rampung Februari 2027
Dampak ke Sektor Properti
Penguatan pembiayaan rusun dan peningkatan program BSPS diperkirakan akan memberikan dampak signifikan terhadap sektor properti, khususnya segmen perumahan rakyat.
Dengan dukungan pembiayaan yang lebih kuat, pengembang diharapkan dapat lebih aktif dalam membangun hunian vertikal maupun rumah subsidi. Di sisi lain, peningkatan BSPS juga berpotensi mendorong perbaikan kualitas hunian secara masif di berbagai daerah, sekaligus mempercepat pemerataan akses terhadap tempat tinggal yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.