RubrikProperti.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mempercepat realisasi Program Strategis Nasional (PSN) melalui penyediaan lahan skala besar. Fokus utama kali ini adalah pembangunan permukiman hunian vertikal serta pengembangan kota satelit di berbagai wilayah Indonesia.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa penyediaan lahan ini merupakan langkah konkret untuk mengatasi kepadatan penduduk di kota-kota besar.
“Kami telah menyiapkan lahan di berbagai daerah. Tahap berikutnya adalah pengembangan kota baru sebagai solusi jangka panjang mengurangi kepadatan kota,” ujar Menteri Nusron dalam Rapat Koordinasi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Jakarta, Kamis (16/04/2026).
Baca Juga: ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Meski WFH Setiap Jumat
Potensi Lahan 129.000 Hektare di Seluruh Indonesia
Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, teridentifikasi potensi lahan seluas 129.764 hektare yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi. Namun, untuk tahap awal, terdapat puluhan ribu hektare yang siap segera dimanfaatkan.
“Dari total data awal, sekitar 37.709 hektare sangat potensial untuk langsung dikembangkan saat ini,” tambah Nusron Wahid.
Hunian Vertikal untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
Pemerintah memprioritaskan pembangunan hunian vertikal (apartemen/rusun) di kawasan perkotaan, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sementara itu, untuk proyek Kota Satelit, dibutuhkan lahan yang lebih luas guna menciptakan ekosistem perkotaan yang mandiri.
Untuk satu lokasi Kota Satelit, kebutuhan lahan minimal berkisar antara 30 hingga 120 hektare. Bahkan, untuk pengembangan kawasan tertentu, luasnya bisa mencapai lebih dari 100 hektare.
Baca Juga: Cari Info Tanah Saat Libur Lebaran, Warga Dapat Penjelasan Lengkap dari Kantah
Kolaborasi untuk Program 3 Juta Rumah
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyambut baik dukungan ketersediaan lahan tersebut. Menurutnya, lahan adalah faktor kunci dalam menyukseskan program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah.
“Konsep kami sederhana, kami ingin memastikan tanah untuk pembangunan rumah rakyat tersedia dengan cepat dan tepat sasaran,” ungkap Maruarar.
Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh jajaran petinggi ATR/BPN, termasuk Dirjen Tata Ruang Suyus Windayana, Dirjen SPPR Virgo Eresta Jaya, Dirjen PHPT Asnaedi, dan Dirjen PPTR Lampri, guna memastikan sinkronisasi data pertanahan secara nasional.