Menteri PKP Turun Gunung Cek Bedah Rumah di Cilincing, Pastikan Bantuan Tepat Sasaran

Menteri PKP Maruarar Sirait meninjau langsung Program Bedah Rumah di Cilincing. Kuota perbaikan RTLH di DKI Jakarta pada 2026 melonjak capai 10.300 unit.

01m136wv67c87g4vkh6mycefd1

Foto: Dok. Kementerian PKP

RubrikProperti.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, melakukan kunjungan lapangan untuk meninjau langsung para penerima bantuan Program Bedah Rumah di Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, pada Kamis (27 Agustus 2026).

Dalam blusukan tersebut, pria yang akrab disapa Ara ini turut didampingi oleh Wali Kota Jakarta Utara, Hendra Hidayat, dan tokoh pengusaha James Riady. Kunjungan strategis ini dilakukan untuk memastikan validitas data penerima di lapangan, sekaligus menjamin bahwa bantuan dari pemerintah benar-benar jatuh ke tangan masyarakat yang paling membutuhkan.

“Yang kita cek adalah data yang diberikan, benar atau tidak, tepat sasaran atau tidak. Kita mau kerja cepat, tata kelolanya benar, dan harus tepat sasaran,” tegas Maruarar di sela-sela kunjungannya.

Baca Juga: Lahan Makin Terbatas, BP Tapera dan Pemkot Banda Aceh Siapkan Solusi Hunian Vertikal bagi MBR

Selama peninjauan, rombongan mendatangi langsung rumah tiga keluarga yang kondisinya sangat memprihatinkan dan belum memiliki struktur bangunan yang memadai (tanpa sloof, kolom, dan ring balok). Ketiga penerima tersebut di antaranya:

  • Udin Marudin (55): Berprofesi sebagai penjual burung dara dengan penghasilan Rp2 juta per bulan. Ia tinggal sebatang kara di rumah peninggalan keluarga yang telah dihuninya sejak lahir. Kondisi atap asbesnya hancur, dinding kayunya keropos, dan kerap kebanjiran saat hujan turun.
  • Maryam: Bekerja sebagai asisten rumah tangga dengan penghasilan sekitar Rp1,5 juta per bulan. Rumahnya mengalami kerusakan parah di sebagian besar sisi dinding, dengan rangka atap yang sudah sangat rapuh.
  • Nurdiyana: Tinggal bersama suami yang bekerja sebagai tukang las dan empat anggota keluarga lainnya (penghasilan gabungan sekitar Rp4 juta/bulan). Rumah yang dihuni enam jiwa ini juga mengalami kerusakan struktural yang membahayakan penghuninya.

“Saya sudah tinggal di sini sejak lahir, sudah 55 tahun. Kondisi rumah juga sudah banyak yang keropos, terutama langit-langit dan temboknya. Selama ini, saya belum pernah mendapatkan bantuan untuk memperbaiki rumah,” ungkap Udin dengan penuh haru.

Ketiga keluarga tersebut kini bisa bernapas lega karena terpilih dalam Program Bedah Rumah. Proses perbaikan konstruksi dijadwalkan mulai berjalan pada 8 September 2026 dan ditargetkan rampung pada 8 November 2026. Selain dana stimulan pemerintah, pelaksanaan perbaikan ini juga didukung oleh swadaya masyarakat, baik dalam bentuk material maupun tenaga kerja.

Lonjakan Kuota Bedah Rumah 2026 dan Efek Ekonomi

Lebih lanjut, Maruarar menjelaskan bahwa penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di kawasan padat penduduk Jakarta masih membutuhkan atensi luar biasa.

Berdasarkan data Pemkot Jakarta Utara, terdapat sekitar 174 ribu unit RTLH di wilayahnya, dengan Kecamatan Cilincing dan Penjaringan sebagai titik prioritas. Merespons hal tersebut, Kementerian PKP melakukan gebrakan dengan menyiapkan alokasi 10.300 unit Program Bedah Rumah untuk Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2026. Angka ini melonjak sangat drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang tidak sampai menyentuh 200 unit. Dari total kuota tersebut, 2.000 unit secara khusus dialokasikan untuk wilayah Jakarta Utara.

Baca Juga: Tingkat Keterhunian Tembus 92 Persen, BP Tapera Apresiasi Proyek Rumah FLPP di Muaro Jambi

Maruarar secara khusus meminta pemerintah daerah untuk menyisir warga yang benar-benar layak menerima kuota tersebut.

“Bapak cari warga yang sangat membutuhkan, sesuaikan dengan aturannya. Kita ingin bantuan ini betul-betul sampai kepada masyarakat bawah,” instruksinya kepada jajaran pemda.

Ia juga mendorong agar eksekusi Program Bedah Rumah ini dapat memicu efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian lokal di sekitar lokasi pembangunan.

“Usahakan pekerja bangunannya dari warga sekitar sini saja, toko materialnya juga beli yang di sekitar. Supaya program ini juga bisa menggerakkan roda perekonomian di daerah ini,” pesan Maruarar.

Melalui akselerasi Program Bedah Rumah yang transparan ini, pemerintah berharap dapat terus menghadirkan hunian yang lebih aman, sehat, dan layak, sekaligus mengangkat kualitas hidup keluarga prasejahtera di kawasan perkotaan.