Groundbreaking Hunian Manggarai, Hashim Pastikan MBR Dapat Sertifikat Tanah Gratis dari Pemerintah

Ketua Satgas Perumahan RI, Hashim Djojohadikusumo, memastikan program Hunian Terjangkau didukung penuh oleh Kementerian ATR/BPN melalui pemberian sertifikat tanah gratis bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

586484a1-62a3-4360-950b-029c49ad82f6

Foto: Dok. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN

RubrikProperti.com – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menghadiri rangkaian kegiatan Groundbreaking (peletakan batu pertama) Hunian Terjangkau Manggarai di Kawasan Perumahan Perusahaan PT KAI, Jakarta, pada Jumat (21 Agustus 2026).

Usai peresmian tersebut, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan RI, Hashim Djojohadikusumo, memaparkan bahwa program penyediaan Hunian Terjangkau ini didukung penuh oleh Kementerian ATR/BPN melalui program Sertifikasi Gratis.

“Ada program baru yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui Menteri ATR/Kepala BPN, Pak Nusron Wahid, yaitu pemberian sertifikat gratis bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Ini diperuntukkan bagi mereka yang sudah punya tanah, tapi belum bersertifikat. Ini semua adalah kabar baik untuk masyarakat,” ujar Hashim di hadapan awak media usai peresmian.

Program tersebut merupakan wujud nyata kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam mempercepat pendaftaran tanah bagi MBR. Kolaborasi strategis ini sebelumnya telah diperkuat melalui Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor bagi MBR yang ditandatangani pada 21 Juli 2026 lalu.

Baca Juga: Permudah Akses Rumah Subsidi, PKP dan Bank Mandiri Mantapkan Ekosistem Pembiayaan Perumahan

Nilai Tambah untuk Permodalan UMKM

Menurut Hashim, program sertifikasi gratis ini tidak hanya sekadar mendukung terciptanya legalitas aset, tetapi juga memastikan penyediaan hunian layak yang berlandaskan hukum bagi masyarakat.

Dengan adanya kepastian hukum atas tanah, ia menilai masyarakat dapat memetik rentetan manfaat ekonomi yang lebih luas, termasuk untuk mendongkrak produktivitas. “Untuk warga yang menjalankan usaha, seperti UMKM atau koperasi, kini ada agunan atau harta berharga yang bisa dipakai (diagunkan ke bank) untuk suntikan modal usaha,” jelas Hashim.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyebut bahwa kolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN merupakan tulang punggung penting dalam mendukung kelancaran program perumahan rakyat. Langkah taktis ini diakui selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Satgas Perumahan RI untuk memaksimalkan aset-aset negara yang tertidur—seperti aset lahan PT KAI—guna dibangun hunian yang terjangkau.

“Ini adalah terobosan paling baru, kolaborasi dengan Menteri ATR berupa sertifikat tanah gratis bagi MBR. Dan ini sudah dijalankan ya, bukan baru akan dijalankan,” tegas Menteri yang akrab disapa Ara tersebut.

Baca Kementerian PKP Kebut Bedah Rumah di Jakarta, Targetkan 2.000 Unit Khusus Jaksel

Kepastian Hukum Sejalan dengan Hunian Layak

Menanggapi apresiasi tersebut, Wamen ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan, meyakini bahwa kolaborasi lintas sektor yang mengesampingkan ego sektoral menjadi kunci mutlak keberhasilan program perumahan rakyat. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan fisik berupa hunian yang layak harus berjalan paralel dengan pemberian kepastian hukum atas alas hak tanah tersebut.

“Kementerian ATR/BPN siap mendukung penuh program pemerintah lewat kolaborasi bersama Kementerian PKP. Kami ingin memastikan bahwa Masyarakat Berpenghasilan Rendah tidak hanya mendapatkan bentuk hunian yang layak dan terjangkau, tetapi juga ketenangan dari kepastian hukum atas tanah yang menjadi bagian dari hidup dan aset mereka,” ujar Wamen Ossy.

Di sela kegiatan tersebut, Wamen Ossy bersama sejumlah pejabat teras yang hadir turut meninjau langsung unit rumah contoh (show unit) dan maket rancang bangun perumahan Hunian Terjangkau Manggarai.

Agenda strategis ini turut dihadiri oleh deretan tokoh penting, di antaranya Menteri Perhubungan RI, Dudy Purwagandhi; Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM) RI, Muhammad Qodari; Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin; serta jajaran pimpinan kementerian/lembaga terkait lainnya.