Foto: Dok. Kementerian PKP

RP – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus menggencarkan penataan kawasan kumuh secara bertahap. Salah satu sorotan utama adalah transformasi kawasan Kelurahan Menteng, Jakarta, yang dilakukan melalui skema gotong royong tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa pihaknya berencana menyulap kawasan tersebut menjadi destinasi tematik pada tahun 2026. Rencana ini tidak hanya berfokus pada fisik bangunan, tetapi juga pemberdayaan ekonomi warga.

“Ke depan, kami merencanakan penataan kawasan Menteng menjadi kawasan tematik, seperti kampung kuliner. Ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat setempat,” ujar Maruarar saat meninjau lokasi, Rabu (31/12/2025).

Progres Renovasi dan Pelibatan Arsitek

Saat ini, progres perbaikan hunian di lokasi tersebut menunjukkan hasil positif. Dua unit rumah yang sedang direnovasi melalui semangat gotong royong telah mencapai tahap 70 persen dan ditargetkan rampung pada pertengahan Januari 2026.

Baca Juga: Kementerian PKP Kebut Groundbreaking 600 Huntap untuk Korban Bencana Sumatera Barat

“Ini contoh nyata bahwa dengan kolaborasi, perbaikan hunian bisa dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran,” tambah Menteri yang akrab disapa Ara tersebut.

Untuk memperluas dampak, Kementerian PKP menargetkan renovasi terhadap 50 rumah sekaligus di wilayah tersebut. Dalam pelaksanaannya, Kementerian PKP menggandeng Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) untuk memastikan kualitas desain dan tata ruang.

“IAI akan membantu mendesain rumah dan kawasan secara profesional tanpa biaya (gratis). Kami ingin penataan ini tidak hanya memperbaiki rumah, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih tertata dan layak huni,” jelasnya.

Dialog Warga dan Tambahan Kuota BSPS

Meski rencana besar telah disiapkan, Maruarar menegaskan bahwa partisipasi publik tetap menjadi prioritas. Seluruh kebijakan, termasuk penetapan kawasan tematik, akan diawali dengan dialog terbuka bersama warga.

“Sebelum program berjalan, kami akan berdialog dengan warga untuk memastikan persetujuan mereka. Setiap kebijakan publik harus melibatkan masyarakat agar program berjalan berkelanjutan,” tegasnya.

Sebagai bentuk dukungan nyata bagi warga Jakarta, Kementerian PKP juga telah mengalokasikan kuota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 2.000 unit untuk Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2026. Bantuan ini difokuskan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah meningkatkan kualitas hunian mereka.

Baca Juga: Jaga Ekosistem Penyangga Jakarta, BTN Tanam 5.000 Pohon di Depok

Melalui pendekatan kolaboratif dan partisipatif ini, penataan kawasan kumuh di Menteng diharapkan menjadi role model penanganan permukiman yang inklusif dan modern di Indonesia.