Turun Gunung ke Bukit Duri, Menteri PKP dan Mendagri Kebut Eksekusi Program Bedah Rumah

RubrikProperti.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, melakukan blusukan meninjau lokasi usulan Program Bedah Rumah di Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pada Minggu (6 September 2026).

Peninjauan lapangan ini juga dirangkai dengan pelaksanaan Pemilihan Toko Terbuka (PTT) demi memastikan kesiapan logistik, sekaligus melihat secara langsung kondisi hidup masyarakat prasejahtera yang menjadi calon penerima bantuan.

Sebagai langkah nyata penanganan kawasan kumuh perkotaan, Kementerian PKP telah meningkatkan alokasi Program Bedah Rumah untuk Provinsi DKI Jakarta secara drastis menjadi 10.300 unit pada tahun 2026. Angka ini melonjak sangat signifikan dibandingkan kuota tahun 2025 yang hanya menyentuh 158 unit.

Alokasi masif tersebut terbagi atas 10.000 unit untuk wilayah perkotaan padat dan 300 unit untuk wilayah pesisir. Adapun rincian sebaran bantuan per wilayah di DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

• Jakarta Utara: 2.000 unit
• Jakarta Pusat: 2.000 unit
• Jakarta Timur: 2.000 unit
• Jakarta Selatan: 2.000 unit
• Jakarta Barat: 2.000 unit
• Kepulauan Seribu: 300 unit

Khusus untuk wilayah Jakarta Selatan, bantuan sebanyak 2.000 unit tersebut tersebar di 10 kecamatan dan 45 kelurahan. Di Kecamatan Tebet sendiri, total alokasi yang disiapkan mencapai 759 unit, yang usulan penerimanya didasarkan pada pendataan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Baca Juga: Menteri Ara Apresiasi Rumah Cahaya: Wujud Nyata Negara Hadir untuk Para Pejuang Bangsa

Potret Buram RTLH dan Harapan Warga

Dalam blusukan tersebut, Menteri PKP dan Mendagri menyempatkan diri berdiskusi hangat dengan tiga Calon Penerima Bantuan (CPB), yakni Nurhayati, Santi, dan Lukman.

Kondisi yang dialami Santi menjadi salah satu potret nyata betapa krusialnya program ini. Berprofesi sebagai pegawai salon dengan penghasilan hanya sekitar Rp500 ribu per bulan, Santi harus rela berdesakan tinggal bersama enam anggota keluarganya di rumah berukuran tak lebih dari 16 meter persegi.

Kondisi fisik huniannya tergolong sangat tidak layak huni (RTLH). Bangunannya belum memiliki struktur kolom dan ring balok yang memadai, sedangkan rangka atapnya sudah sangat rapuh. Memprihatinkannya lagi, lantai rumah tersebut masih beralaskan tanah, atap asbesnya bocor saat hujan, serta belum dilengkapi sistem sanitasi dan sirkulasi udara yang sehat.

Kini, Santi dan ribuan warga lainnya bisa bernapas lega. Proses perbaikan fisik Program Bedah Rumah ini dijadwalkan akan dimulai serentak pada 25 September 2026 dan ditargetkan rampung pada 1 Desember 2026.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan menutup mata terhadap persoalan permukiman di jantung ibu kota. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta, diperkirakan masih terdapat sekitar 823 ribu unit RTLH di Jakarta, sementara angka backlog kelayakhunian khusus di wilayah Jakarta Selatan mencapai 141 ribu rumah.

“Saya sudah berdiskusi dengan Pak Gubernur, dan negara memang harus hadir untuk daerah-daerah yang kumuh dan membutuhkan bedah rumah. Sebagai Menteri PKP, saya memutuskan 848 rumah diperbaiki di kawasan ini, dan dalam waktu satu minggu datanya sudah siap sesuai aturan yang berlaku,” ujar Maruarar.

Untuk mempercepat birokrasi di lapangan, Kementerian PKP telah menyosialisasikan berbagai kemudahan syarat melalui Peraturan Menteri PKP Nomor 6 Tahun 2026. Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta juga akan segera mengkaji legalitas lahan agar eksekusi di lapangan tidak terganjal masalah sengketa.

Baca Juga: Dukung Program 3 Juta Rumah, Menteri PKP: Pemerintah Butuh Superteam Pengembang dan Perbankan

Transparansi Sistem Pemilihan Toko Terbuka (PTT)

Selain meninjau warga, kunjungan di Bukit Duri juga diisi dengan pelaksanaan Pemilihan Toko Terbuka (PTT). Mekanisme inovatif ini diterapkan untuk menjamin proses pengadaan bahan material bangunan berjalan transparan, kompetitif, dan efisien.

Terbukti, dari pelaksanaan PTT tersebut, negara berhasil memperoleh efisiensi anggaran sekitar 2,25 persen atau setara Rp3.082.600. Nilai sisa dari hasil efisiensi ini tidak akan ditarik, melainkan dikembalikan untuk dimanfaatkan sebagai tambahan perbaikan bagi rumah penerima bantuan.

Menyaksikan langkah cepat tersebut, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, memberikan apresiasi tingginya kepada Kementerian PKP. Ia menilai kolaborasi pusat dan daerah adalah kunci suksesnya pengentasan RTLH.

“Presiden Prabowo sudah membuat program luar biasa, yakni 400.000 bedah rumah di seluruh Indonesia. Menteri PKP memberikan atensi khusus untuk Jakarta, utamanya di daerah padat yang benar-benar membutuhkan. Pak Ara juga sangat responsif memberikan kemudahan terkait persyaratannya,” pungkas Tito.