Menteri Nusron Imbau Pesantren Amankan Aset Lewat SHM Yayasan
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengimbau organisasi keagamaan memanfaatkan skema SHM atas nama yayasan guna menertibkan aset pesantren dan sekolah keagamaan.
Menteri Nusron Tawarkan Skema HGB di Atas HPL Pemprov DKI Jakarta untuk Amankan Aset dan Lindungi Masyarakat
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid tawarkan skema HGB di atas HPL Pemprov DKI Jakarta untuk amankan aset negara sekaligus beri kepastian hukum bagi masyarakat.
Menteri Nusron: Kontribusi BPHTB dari Sektor Pertanahan di DKI Jakarta Capai Rp3,9 Triliun pada 2025
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyebut kontribusi BPHTB sektor pertanahan di DKI Jakarta mencapai Rp3,9 triliun pada 2025, atau lebih dari 10% total nasional Rp26 triliun.
Serahkan 3.922 Sertipikat Aset Pemprov DKI, Menteri Nusron: Selamatkan Aset Negara Rp102 Triliun
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyerahkan 3.922 sertipikat aset Pemprov DKI Jakarta senilai Rp102 triliun sebagai langkah penyelamatan aset negara dan penguatan kepastian hukum.
Nusron Wahid Sambut Positif Rencana Presiden Prabowo Bangun Gedung Umat di Eks Kedubes Inggris
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyambut positif rencana Presiden Prabowo membangun Gedung Umat di eks Kedubes Inggris kawasan Bundaran HI.
Sawah Terus Menyusut, Menteri Nusron Siapkan Kebijakan Darurat Perlindungan Lahan Pertanian
Kementerian ATR/BPN menyiapkan kebijakan darurat perlindungan lahan sawah nasional setelah alih fungsi mencapai 554 ribu hektare dalam lima tahun terakhir.
Kementerian ATR/BPN Pastikan Kesiapan Lahan Huntap dan Huntara bagi Warga Terdampak Bencana di Sumatera
Kementerian ATR/BPN memastikan kesiapan lahan hunian tetap dan hunian sementara bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk mendukung percepatan pemulihan.
Menteri Nusron Dorong Komitmen Bersama Tingkatkan Kepastian Layanan Pertanahan
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan komitmen peningkatan layanan pertanahan melalui evaluasi berkala dan kepastian waktu penyelesaian berkas pada 2026.
Pastikan Kepastian Hukum Lahan Swasembada Pangan di Papua Selatan, Menteri Nusron Terbitkan Hak 328 Ribu Hektare
Kementerian ATR/BPN memastikan kepastian hukum lahan swasembada pangan di Papua Selatan dengan menerbitkan hak atas tanah seluas 328 ribu hektare.