RubrikProperti.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, secara resmi meluncurkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2026 untuk wilayah Jawa Tengah. Peluncuran program yang menyasar total 30 ribu unit rumah ini dipusatkan di Desa Kaliwlingi, Kabupaten Brebes, pada Sabtu (9/5/2026).
Acara peresmian ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma, Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana, serta jajaran Kementerian PKP. Kegiatan ini juga disaksikan secara daring via Zoom Meeting oleh para calon penerima bantuan dari 34 kabupaten/kota se-Jawa Tengah.
Dalam sambutannya, Menteri PKP menegaskan bahwa program BSPS dirancang khusus untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang selama ini menempati hunian tidak layak.
“Program BSPS ini diberikan kepada masyarakat yang memenuhi syarat, yakni masuk kategori desil 1 sampai 4, belum pernah menerima bantuan perumahan, dan kondisi rumahnya memang tidak layak huni. Kami ingin bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran agar masyarakat bisa tinggal di rumah yang lebih layak, sehat, dan aman,” tegas Maruarar Sirait.
Di sela kegiatan, Menteri PKP menyempatkan diri mengunjungi rumah salah satu calon penerima bantuan bernama Warningsih. Warga Desa Kaliwlingi yang sehari-hari berjualan makanan dengan penghasilan Rp1,5 juta per bulan ini menempati rumah berdinding anyaman bambu rapuh dan tanpa fasilitas sanitasi memadai. Warningsih mengaku sangat bersyukur karena rumahnya akhirnya mendapat bantuan perbaikan.
Target Pembangunan dan Apresiasi Kinerja
Pekerjaan perbaikan rumah lewat program BSPS di Jawa Tengah ini akan dimulai serentak pada 15 Mei 2026 dan ditargetkan rampung pada 30 Juli 2026.
Khusus untuk Kabupaten Brebes, kuota penerima BSPS mengalami lonjakan signifikan. Jika pada tahun 2025 hanya tercatat 20 unit, di tahun 2026 jumlahnya meningkat pesat menjadi 600 unit yang tersebar di 11 kecamatan dan 15 desa. Secara keseluruhan di Provinsi Jawa Tengah, alokasi BSPS juga naik drastis dari 7.532 unit (2025) menjadi 30 ribu unit (2026).
Keberhasilan peningkatan kuota dan pelaksanaan program ini membuat Menteri PKP memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan jajaran Kementerian PKP yang tak kenal lelah mendampingi masyarakat di lapangan.
Apresiasi serupa juga datang dari Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana. “Kami mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo, Menteri PKP, dan seluruh jajaran atas kerja kerasnya sehingga program perbaikan rumah ini berjalan baik dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkapnya.
Transparansi Anggaran Melalui Pemilihan Toko Terbuka (PTT)
Selain meresmikan program BSPS, Menteri PKP juga meninjau langsung simulasi Pemilihan Toko Terbuka (PTT) di Desa Kaliwlingi. Simulasi ini melibatkan 10 calon penerima bantuan dengan pagu pembelian bahan bangunan masing-masing sebesar Rp17,5 juta (total Rp175 juta). Proses yang diikuti oleh empat toko bangunan ini sukses menghasilkan efisiensi anggaran negara sebesar Rp10.633.760.
Menurut Menteri PKP, mekanisme PTT adalah kunci penting untuk menjaga transparansi penggunaan anggaran negara sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan.
“Program ini mendidik masyarakat. Karena ini uang negara, masyarakat harus ikut mengawasi. Kalau ada pungutan liar atau penyimpangan, silakan direkam, dilaporkan, bahkan diviralkan. Hasil efisiensi dari proses PTT ini juga harus dimusyawarahkan untuk dialokasikan kembali sesuai kebutuhan penerima bantuan,” pesan Menteri PKP.
Melalui program BSPS yang berkelanjutan, pemerintah berharap tidak hanya memperbaiki fisik bangunan, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas kesehatan, keamanan, serta kesejahteraan masyarakat Indonesia secara menyeluruh.