RubrikProperti.com — Akurasi data menjadi kunci utama dalam menuntaskan persoalan hunian di Indonesia. Guna menghadirkan kebijakan yang lebih tepat sasaran, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi memperkuat kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam sinkronisasi data dan indikator kinerja sektor perumahan nasional.
Dalam pertemuan strategis yang digelar pada Selasa (12/5/2026), kedua lembaga sepakat untuk mengintegrasikan berbagai variabel, mulai dari pemutakhiran data sosial ekonomi hingga sinkronisasi program perumahan pemerintah yang tersebar di berbagai lini pembiayaan.
Baca Juga: Program BSPS 2026 Jawa Tengah Resmi Dimulai, Brebes Dapat Alokasi 600 Rumah Layak Huni
Integrasi Data Berbasis API dan BNBA
Salah satu fokus utama dalam pertemuan ini adalah penggunaan data By Name By Address (BNBA) untuk memastikan program seperti FLPP, BSPS, SMF, hingga KUR Perumahan dapat terpantau secara transparan.
Kementerian PKP mendorong agar data-data yang selama ini belum masuk dalam integrasi BPS segera diperkuat melalui mekanisme Application Programming Interface (API). Dengan sistem ini, aliran data antarlembaga dapat berlangsung secara real-time dan meminimalisir risiko duplikasi penerima bantuan.
Kepala BPS menegaskan bahwa pengukuran backlog perumahan akan tetap merujuk pada basis data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), yang mencakup dua aspek krusial:
- Backlog Kepemilikan: Terkait masyarakat yang belum memiliki rumah sendiri.
- Backlog Kelayakhunian: Terkait kondisi fisik rumah yang sudah dimiliki namun belum memenuhi standar layak huni.
Baca Juga: Hadiri HUT REI ke-54 di Lampung, Menteri PKP Apresiasi Kontribusi Pengembang Perumahan
Sorotan Khusus: Atap Asbes dan Kualitas Hunian
Menariknya, BPS memberikan catatan khusus mengenai kualitas hunian sebagai strategi mempercepat penurunan angka backlog. Salah satu indikator yang menjadi sorotan adalah penggunaan material atap bangunan.
“Jika ingin cepat menurunkan angka backlog (kelayakhunian), salah satu langkah konkret yang bisa dilakukan adalah mengganti atap asbes menjadi genteng, khususnya di wilayah perkotaan padat seperti Jakarta,” ujar Kepala BPS.
Selain material bangunan, indikator kualitas permukiman juga mencakup akses sanitasi layak, ketersediaan air minum, sumber penerangan listrik, hingga penghapusan praktik buang air besar sembarangan (open defecation).
Langkah Taktis: Pelatihan Balai dan Publikasi Statistik
Sebagai tindak lanjut nyata dari kolaborasi ini, BPS akan menjalankan dua agenda besar:
- Pemutakhiran Data Tunggal: BPS akan mengirimkan tautan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kepada seluruh balai Kementerian PKP. Pelatihan pengisian data ini akan dilakukan serentak secara daring pada 25 Mei 2026.
- Publikasi Statistik Perumahan: BPS tengah menyusun publikasi khusus statistik perumahan periode tahun 2025 hingga Semester I-2026. Dokumen ini rencananya akan diserahkan secara resmi kepada Menteri PKP pada awal Agustus 2026 sebagai basis pengambilan kebijakan di semester kedua.
Sinergi antara Kementerian PKP dan BPS ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam pengelolaan sektor properti nasional yang lebih berbasis data (data-driven), sehingga setiap rupiah anggaran negara yang dialokasikan benar-benar mampu menjawab kebutuhan hunian masyarakat secara akurat.