RubrikProperti.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi meluncurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah di Provinsi Jawa Timur. Langkah ini merupakan strategi percepatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah tersebut.
Acara peluncuran dipusatkan di Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, pada Minggu (3/5/2026). Peresmian yang ditandai dengan pemukulan gong ini dihadiri langsung oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra Dapil Jatim I Bambang Haryo Sukartono, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, serta jajaran kepala daerah terkait.
Menteri PKP, Maruarar Sirait (akrab disapa Menteri Ara), menegaskan bahwa program BSPS merupakan instrumen utama pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Baca Juga: Menteri PKP Apresiasi Progres Cepat Pembangunan 324 Huntara di Senen
Kuota Naik Tajam dan Geliatkan UMKM Lokal
Sebagai bentuk komitmen nyata, pemerintah pusat meningkatkan alokasi BSPS di Jawa Timur secara drastis. “Tahun lalu kuota BSPS di Jawa Timur sebanyak 4.165 unit, tahun ini kita tingkatkan secara signifikan menjadi 33.000 unit agar penanganan rumah tidak layak huni bisa lebih cepat,” ujar Menteri Ara.
Peningkatan kuota ini menyasar langsung wilayah-wilayah dengan tingkat kebutuhan tinggi. Untuk Kota Surabaya, alokasi BSPS meroket dari 185 unit menjadi 1.252 unit pada tahun 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 230 unit dialokasikan secara khusus di kawasan Kelurahan Wonokusumo dan sekitarnya (tersebar di 6 kecamatan dan 8 desa). Hal ini merupakan wujud keberpihakan pemerintah agar warga merasakan manfaat pembangunan secara langsung.
Sejalan dengan arahan Presiden, pelaksanaan program BSPS juga diwajibkan untuk memberdayakan ekonomi lokal melalui penyerapan material dalam negeri.
“Untuk 33.000 unit BSPS di Jawa Timur, kita akan menggunakan produksi genteng lokal dari para pengusaha di Jawa Timur. Tadi juga ada informasi dari Trenggalek, kalau perlu bata, kita ambil dari UMKM Jawa Timur. Jadi kita tidak hanya memperbaiki rumah, tetapi juga menggerakkan perputaran ekonomi daerah,” jelas Menteri Ara.
Apresiasi Pemda dan Inovasi Tender Rakyat
Dalam peluncuran tersebut, Kementerian PKP juga menggelar simulasi Pemilihan Toko Terbuka (PTT) di Kelurahan Wonokusumo. PTT adalah inovasi pengadaan yang berfungsi layaknya “Tender Rakyat”. Melalui mekanisme ini, Kelompok Penerima Bantuan (KPB) memiliki kewenangan mandiri untuk membandingkan dan memilih toko penyedia bahan bangunan yang menawarkan harga dan kualitas terbaik. Sistem ini dinilai sangat efektif untuk memastikan transparansi dan mencegah potensi penyimpangan dana.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan apresiasi mendalam atas dukungan nyata dari pemerintah pusat. “Kami berterima kasih kepada Kementerian PKP atas peluncuran program BSPS dan sistem PTT ini. Masih banyak rumah tidak layak huni di Jawa Timur, dan program ini sangat membantu meringankan beban masyarakat,” ujarnya.
Program BSPS dirancang dengan pendekatan pemberdayaan. Para penerima bantuan dilibatkan langsung secara swadaya dalam proses pembangunan atau perbaikan rumahnya.
Melalui peluncuran ini, Kementerian PKP berharap percepatan penanganan RTLH di Jawa Timur dapat berjalan optimal, transparan, dan berkelanjutan. Tidak hanya menghadirkan hunian yang layak, program ini diharapkan menjadi katalisator bagi kebangkitan ekonomi kerakyatan di daerah.