RP – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, secara resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2025, Senin (08/12/2025). Dalam forum strategis ini, Nusron memberikan instruksi tegas kepada jajarannya untuk melakukan transformasi total demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Mengusung tema “Transformasi Pelayanan Berintegritas untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kementerian ATR/BPN”, Menteri Nusron menekankan bahwa Rakernas bukan sekadar seremonial, melainkan momen krusial untuk menghasilkan keputusan yang berdampak nyata.
“Semoga Rakernas ini bermanfaat dan menghasilkan keputusan-keputusan yang optimal dan berkualitas untuk meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat,” tegas Menteri Nusron di hadapan ratusan peserta yang hadir di Jakarta.
Tiga Agenda Prioritas Tanpa Kompromi
Dalam arahannya, Menteri Nusron menyoroti tiga pekerjaan rumah (PR) besar yang harus diselesaikan tanpa kompromi oleh seluruh jajaran ATR/BPN di pusat maupun daerah:
- Penyelesaian Berkas Layanan Pertanahan: Menuntaskan tunggakan dokumen yang belum selesai.
- Penyelesaian Residu PTSL: Membereskan sisa masalah dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Pemutakhiran Data Pertanahan: Memastikan validitas data pertanahan secara digital dan fisik.
Ia meminta seluruh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) untuk membedah akar masalah tunggakan tersebut secara mendetail.
“Ini tunggakan pekerjaan yang mau tidak mau harus kita selesaikan dan tuntaskan sampai ke akar-akarnya. Apakah masalahnya di dokumen historis, yuridis, atau di Peta Bidang Tanah (PBT), mohon dicek satu per satu,” imbau Nusron.
Optimalkan Libur Natal dan Tahun Baru
Guna mengejar target pemutakhiran data yang telah mencapai 2,4 juta berkas tahun ini, Menteri Nusron mengeluarkan instruksi khusus terkait jam kerja selama masa libur Natal dan Tahun Baru 2025. Ia meminta adanya pengaturan jadwal piket (shift) yang toleran namun tetap produktif.
“Saya sudah instruksikan, kalau Natal nanti pegawai yang Nasrani libur, yang Muslim masuk untuk melakukan pelayanan. Siapa tahu pada masa libur itu keluarga sedang berkumpul dan ada momentum untuk mengurus pemutakhiran sertifikat tanah, termasuk ukur ulang,” jelasnya.
Percepatan RDTR untuk Investasi
Selain masalah teknis pertanahan, Menteri Nusron juga menyoroti pentingnya percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Menurutnya, RDTR adalah kunci utama untuk mendongkrak investasi dan reformasi perizinan di Indonesia.
“RDTR ini menjadi pintu masuk awal untuk iklim usaha yang kondusif dan percepatan perizinan,” tambahnya.
Penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)
Rakernas yang berlangsung pada 8-10 Desember 2025 ini diikuti oleh 471 peserta dari jajaran pimpinan tinggi hingga kepala kantor daerah. Acara pembukaan juga diisi dengan penyampaian materi kunci oleh Anggota III BPK RI, Akhsanul Khaq.
Sebagai bentuk apresiasi, Menteri Nusron memberikan penghargaan kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur dan 23 Kepala Kantah Kabupaten/Kota yang berhasil meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Penghargaan ini diserahkan dengan didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, serta jajaran pejabat tinggi kementerian lainnya.