Kementerian PKP Kebut Entas Kemiskinan di Jatim, Kuota BSPS 2026 Naik Signifikan

RubrikProperti.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat komitmennya dalam mempercepat peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) demi mengentaskan kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Timur.

Langkah strategis ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2026. Menariknya, tahun ini pemerintah menerapkan inovasi Simulasi Pemilihan Toko Terbuka (PTT) atau yang akrab disebut “Tender Rakyat”.

Kegiatan peninjauan program ini diselenggarakan pada Minggu (3/5/2026) di Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, Madura. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Anggota Komisi V DPR RI Syafiuddin, Anggota Komisi VIII DPR RI Anshari, Penjabat Bupati Bangkalan, Inspektur Jenderal (Itjen) Kementerian PKP Heri Jerman, Dirjen Perkotaan Sri Haryati, serta sejumlah pejabat daerah terkait.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, turun langsung meninjau rumah penerima bantuan untuk memastikan program ini berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata.

“Ini adalah program BSPS, mengubah rumah tidak layak huni menjadi layak huni. Saya berterima kasih kepada tim karena sudah mengusulkan rumah yang tepat sasaran dan bekerja secara profesional sesuai dengan gambar. Tidak ada pungutan apa pun di sini, dan tentu hal ini akan memberikan multiplier effect yang tinggi bagi masyarakat,” ujar Maruarar.

Baca Juga: Pemerintah Siapkan Skema Baru Pembiayaan Rusun Subsidi, BP Tapera Jadi Kunci

Lonjakan Kuota BSPS di Jawa Timur

Untuk tahun 2026, alokasi BSPS di Kabupaten Bangkalan ditetapkan sebanyak 573 unit yang tersebar di 14 kecamatan dan 47 desa.

Secara keseluruhan, kuota BSPS di Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Jika pada tahun 2025 alokasinya hanya 4.165 unit (dengan realisasi 2.914 unit), tahun 2026 ini kuotanya melonjak drastis menjadi 33.000 unit. Sebaran alokasi tersebut mencakup: wilayah perdesaan (15.818 unit), wilayah pesisir (6.329 unit), dan wilayah perkotaan (2.853 unit).

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, menyambut antusias realisasi program ini. “Barusan kita telah mengunjungi dua titik penerima bantuan yang menurut kami sangat tepat sasaran. Dari 260.000 rumah terdampak di Jatim, setelah disisir ada 66.000 yang cocok dengan DTKS. Dengan alokasi 33.000 unit ini, maka hampir separuh permasalahan perumahan di Jawa Timur telah ditangani oleh Pak Menteri PKP,” ungkap Wagub Emil.

Dukungan juga datang dari Anggota Komisi V DPR RI, Syafiuddin. “Ini bagai oase di gurun pasir, karena masyarakat Madura sangat menunggu sentuhan tangan pemerintah. Kehadiran Kementerian PKP merupakan wujud nyata goodwill dari pemerintah pusat,” tuturnya.

Baca Juga: Menteri PKP Apresiasi Progres Cepat Pembangunan 324 Huntara di Senen

Inovasi “Tender Rakyat” Berantas Praktik Korupsi

Sebagai bagian dari perbaikan sistem, Kementerian PKP memperkenalkan mekanisme Pemilihan Toko Terbuka (PTT) yang turut disimulasikan dalam kegiatan ini. PTT adalah konsep “Tender Rakyat” yang memberikan kewenangan penuh kepada Kelompok Penerima Bantuan (KPB) untuk memilih langsung toko penyedia bahan bangunan dengan mempertimbangkan harga termurah dan kualitas terbaik.

Inspektur Jenderal (Itjen) Kementerian PKP, Heri Jerman, memberikan sosialisasi antikorupsi kepada warga setempat. “Tender Rakyat ini dapat melakukan efisiensi yang luar biasa. Barusan saya juga sudah melakukan sosialisasi dengan bahasa Madura, yang intinya supaya program perumahan ini tepat sasaran, berkualitas, dan mari kita budayakan sikap antikorupsi,” tegasnya.

Menteri PKP kembali menegaskan bahwa dana BSPS murni berasal dari APBN dan sepenuhnya untuk rakyat, sehingga tidak boleh ada pemotongan. Ia juga mengapresiasi dukungan DPR RI yang memungkinkan kuota ini naik.

“Semoga tahun depan ada peningkatan BSPS yang lebih besar lagi. Menyala Madura! Sukses di perantauan, sukses di kampung halaman!” seru Menteri PKP seraya mendorong anak-anak muda Madura untuk berani mengambil peluang menjadi pengusaha atau pengembang properti agar bisa membangun kampung halamannya sendiri.

Selain di Bangkalan, simulasi PTT ini juga dilaksanakan di Kota Surabaya sebagai rangkaian peluncuran program BSPS di Jawa Timur. Melalui pendekatan partisipatif ini, Kementerian PKP berharap pelaksanaan bedah rumah berjalan lebih optimal, transparan, meminimalisasi penyimpangan, serta mendongkrak ekonomi masyarakat lokal.