RP – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengambil langkah strategis guna mempercepat penyelesaian berkas layanan pertanahan jelang tutup tahun 2025. Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menginstruksikan seluruh jajarannya untuk tetap membuka kantor dan melayani masyarakat pada akhir pekan hingga hari libur nasional.
Keputusan ini disampaikan Menteri Nusron dalam Rapat Pimpinan (Rapim) di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (01/12/2025). Menurutnya, langkah luar biasa ini diperlukan untuk menuntaskan target kementerian di bulan terakhir tahun ini.
Kantor BPN Buka Sabtu-Minggu, Termasuk Natal
Menteri Nusron menegaskan dua kebijakan utama yang wajib dijalankan selama Desember 2025. Kebijakan ini bertujuan memangkas tumpukan berkas (backlog) dan memastikan masyarakat terlayani dengan optimal.
“Untuk menyelesaikan masalah ini, ada dua kebijakan yang harus kita lakukan. Pertama, di akhir tahun tidak ada libur. Kantor tetap buka, Sabtu-Minggu masuk selama bulan ini, termasuk saat Natal, kita buka pelayanan,” tegas Nusron di hadapan jajarannya.
Kebijakan membuka layanan di akhir pekan dan saat libur Natal juga bertujuan untuk mengantisipasi kebutuhan mendesak masyarakat yang mungkin muncul saat momen berkumpul bersama keluarga.
Baca Juga: Menjelang Akhir 2025, PNBP ATR/BPN Capai Rp2,63 Triliun, DPR Apresiasi Tren Positif
Terapkan Sistem First In, First Out
Selain jam operasional ekstra, Menteri Nusron juga mewajibkan penerapan sistem antrean dokumen first in, first out. Artinya, dokumen yang masuk lebih awal wajib diselesaikan terlebih dahulu.
“Dokumen yang masuk lebih dulu harus diselesaikan lebih dulu,” ujarnya. Hal ini dilakukan untuk menjamin transparansi, keadilan, serta mencegah praktik percepatan layanan tertentu yang mengabaikan tunggakan lama.
Nusron menambahkan bahwa pihaknya akan mengevaluasi efektivitas kebijakan ini secara berkala. “Kita lihat nanti kondisi setelah kebijakan ini berjalan. Kalau tunggakannya masih menumpuk, akan kita perpanjang,” imbuhnya.
Instruksi Langsung ke Daerah
Dalam Rapim yang dihadiri langsung oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan serta jajaran Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama tersebut, Nusron meminta Sekretaris Jenderal dan para Dirjen untuk memantau langsung implementasi di lapangan.
Rapat ini juga diikuti secara daring oleh seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan se-Indonesia, memastikan instruksi “kerja ekstra” ini sampai ke seluruh pelosok negeri demi pemenuhan hak layanan pertanahan masyarakat.