RP – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp2,63 triliun hingga 12 November 2025. Angka tersebut setara dengan 82,12% dari target PNBP tahun anggaran 2025 yang ditetapkan sebesar Rp3,21 triliun. Capaian tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) PNBP Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (17/11/2025).
Dalu menjelaskan bahwa pencapaian ini tidak terlepas dari optimalisasi layanan di bidang pertanahan dan tata ruang yang terus ditingkatkan sepanjang tahun. Ia menegaskan target PNBP 2025 disusun berdasarkan perhitungan potensi layanan yang realistis dan penguatan sistem pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, kinerja PNBP tahun 2025 juga menunjukkan tren positif jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Pada sektor Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah, misalnya, penerimaan tercatat sebesar Rp750,15 miliar hingga 31 Oktober 2025. Nilai tersebut lebih tinggi dibanding capaian tahun 2024 yang mencapai Rp642,13 miliar. Peningkatan ini dinilai sebagai indikator bahwa kebutuhan layanan pertanahan terus naik dan sistem pengelolaannya semakin membaik.
Dalam rapat tersebut, Dalu turut memaparkan rencana ATR/BPN untuk merevisi beberapa regulasi terkait PNBP guna menyesuaikan perkembangan kebutuhan layanan publik. Regulasi yang akan mengalami revisi mencakup Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015, PMK Nomor 143/PMK.02/2021, dan PMK Nomor 180/PMK.02/2021. Sementara PMO Nomor 98 Tahun 2024 dipastikan tidak termasuk dalam daftar aturan yang direvisi.
Ia juga menyebutkan sejumlah kelompok layanan existing yang selama ini masuk dalam skema PNBP, antara lain layanan pertanahan dan pendidikan, penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), layanan pertimbangan teknis pertanahan, hingga pelatihan teknis pertanahan. Layanan-layanan tersebut menjadi komponen utama dalam struktur penerimaan PNBP ATR/BPN setiap tahun.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, menyampaikan apresiasi terhadap capaian PNBP ATR/BPN sepanjang periode 2020–2025. Ia menilai capaian positif yang konsisten menunjukkan bahwa ATR/BPN terus melakukan perbaikan tata kelola layanan. Zulfikar berharap target Rp3,2 triliun dapat tercapai pada Desember 2025.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa rencana penyesuaian tarif PNBP ke depan harus diikuti dengan peningkatan kualitas layanan publik. Ia meminta ATR/BPN memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan efisien seiring dengan peningkatan nilai tarif.