RP – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah, menyoroti isu krusial terkait kualitas hunian di Indonesia, khususnya sanitasi, dalam acara BIG Conference 2025.
Berbicara dalam diskusi peringatan 40 tahun Majalah Bisnis Indonesia di Raffles Hotel, Kuningan, Jakarta, Senin (8/12/2025), Fahri menegaskan bahwa penyediaan rumah bukan sekadar soal atap dan dinding, melainkan kelayakan hidup.
Fokus pada Kualitas Sanitasi Hunian
Dalam pemaparannya, Fahri menyebutkan data yang cukup memprihatinkan terkait kondisi tempat tinggal masyarakat.
“Kebutuhan perumahan nasional tidak hanya menyangkut kepemilikan, tetapi juga kualitas hunian dan sanitasi. Enam juta keluarga masih tinggal di rumah tidak layak akibat buruknya sanitasi,” ujar Fahri Hamzah.
Pernyataan ini mempertegas bahwa Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden tidak hanya mengejar kuantitas bangunan, melainkan dirancang sebagai kebijakan masif berbasis data untuk menuntaskan backlog perumahan sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
Mengembalikan Peran Koperasi dan Kearifan Lokal
Selain aspek fisik bangunan, Wamen PKP juga menekankan pentingnya pendekatan sosial-ekonomi dalam penyediaan perumahan. Ia mendorong pelibatan koperasi dan pemanfaatan kearifan lokal, baik dari sisi material maupun konsep bangunan ramah lingkungan.
“Kebijakan Bapak Presiden ini mengembalikan koperasi sebagai asas kita berekonomi supaya kultur kerja sama dan gotong royong meningkat,” tegasnya.
Sektor Perumahan sebagai Penggerak Ekonomi
Kementerian PKP berkomitmen menjadikan sektor perumahan dan kawasan permukiman sebagai pilar penting kedaulatan ekonomi nasional. Melalui kolaborasi data nasional dan pemberdayaan ekonomi lokal, program ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang bagi masalah permukiman di Indonesia.