Foto: Ist

RP – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Apresiasi tersebut disampaikan atas dukungan penuh jajaran pemerintah pusat terhadap pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan Rumah Subsidi yang menjadi instrumen vital bagi masyarakat kecil.

Dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan KUR di Jakarta, Senin (17/11/2025), Menteri Maruarar menegaskan bahwa kebijakan lintas kementerian ini adalah kunci untuk membuka akses pembiayaan rumah yang lebih luas.

“Terima kasih dukungannya Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, Menko Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Bapak Purbaya Yudhi Sadewa atas dukungannya untuk KUR Perumahan dan Rumah Subsidi,” ujar Menteri yang akrab disapa Ara tersebut.

Target Penyaluran Rp17,25 Triliun

Pemerintah menetapkan Kredit Program Perumahan (KPP) sebagai fokus utama tahun 2025 untuk mendorong kepemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Melalui skema ini, pemerintah menargetkan penyaluran plafon sebesar Rp17,25 triliun dengan sasaran 27.961 debitur di seluruh Indonesia.

Program ini dibagi menjadi dua skema prioritas:

  • KPP Penyediaan Rumah (Sisi Supply): Target Rp13,06 triliun untuk 7.742 debitur. Skema ini menyasar pengembang dan pelaku usaha kecil di sektor konstruksi.
  • KPP Permintaan Rumah (Sisi Demand): Target Rp4,19 triliun untuk 20.219 debitur. Ditujukan langsung bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan skema cicilan ringan.

Realisasi Cepat dalam Satu Bulan

Meskipun baru diluncurkan, respon pasar terhadap program ini sangat positif. Hingga pertengahan November 2025, realisasi penyaluran KPP tercatat sudah mencapai Rp492,13 miliar (2,85 persen dari target), yang dinikmati oleh 245 debitur.

Rincian realisasinya adalah:

  • Sisi Penyediaan: Rp453,18 miliar (127 debitur).
  • Sisi Permintaan: Rp38,94 miliar (118 debitur).

“Capaian ini merupakan capaian dalam waktu satu bulan sejak KUR Perumahan diluncurkan pada 21 Oktober 2025,” jelas Menteri Ara.

Pemerintah bersama perbankan penyalur berkomitmen untuk terus mempercepat penyerapan anggaran ini melalui sosialisasi masif dan penyederhanaan administrasi. Program KPP diharapkan tidak hanya menyediakan hunian layak, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi nasional melalui penciptaan lapangan kerja di sektor konstruksi.