Foto: Ist

RP – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa keberhasilan pemberantasan mafia tanah sangat ditentukan oleh integritas aparatur di internal BPN. Menurutnya, seluruh upaya digitalisasi layanan, peningkatan tata kelola, hingga penguatan regulasi tidak akan efektif apabila masih ada celah kompromi yang dimanfaatkan oleh oknum di institusi tersebut.

“Selama jajaran BPN tidak mau diajak kongkalikong, mafia tanah pasti kabur. Mereka hanya bisa bergerak kalau ada pintu yang dibukakan dari dalam. Kalau kita tutup rapat celah itu, mereka buyar dengan sendirinya,” tegas Menteri Nusron.

Ia menjelaskan bahwa pernyataannya tentang “mafia tetap ada sampai kiamat kurang dua hari” bukan bentuk pesimisme, melainkan penegasan filosofis bahwa kejahatan selalu berevolusi mencari peluang di berbagai negara dan zaman. Karena itu, negara harus memperkuat pihak-pihak yang menjaga ketertiban, terutama aparatur pertanahan.

Menurut Nusron, strategi paling efektif bukan sekadar menangkap pelaku mafia tanah, tetapi memastikan fondasi pertahanan internal ATR/BPN berada pada tingkat integritas tertinggi.

“Kita berantas, mereka muncul lagi dengan model berbeda. Yang berubah hanya caranya, bukan niat jahatnya. Karena itu orang BPN harus kuat, profesional, dan tegas menegakkan aturan,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa profesionalisme pegawai, ketertiban administrasi, dan kepatuhan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah kunci untuk menutup seluruh ruang permainan mafia tanah. Tidak boleh ada toleransi terhadap praktik kompromi sekecil apa pun.

“Jika pegawai dan pejabat BPN tidak tergoda ajakan kongkalikong, mafia tanah tidak akan bisa masuk. Sekeras apa pun mereka berusaha, kalau kita tidak goyah, mereka pasti gagal,” katanya.

Nusron menegaskan bahwa negara akan selalu hadir dalam setiap persoalan pertanahan dan memastikan penyelesaian kasus berjalan objektif, transparan, dan sesuai hukum. Karena itu, transformasi pertanahan Indonesia harus dimulai dari penguatan integritas internal ATR/BPN.