RP – Sejak diluncurkan pada 2010 hingga 2025, program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah memberikan manfaat kepada 1.877.747 masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di seluruh Indonesia. Total dana yang telah disalurkan mencapai Rp185,87 triliun sebagai wujud kehadiran pemerintah dalam membantu MBR memiliki rumah pertama yang layak huni.
Pada tahun awal pelaksanaannya, 2010, FLPP menyalurkan pembiayaan untuk 7.959 unit rumah dengan nilai Rp242,65 miliar. Penyaluran kemudian meningkat pada 2011 sebanyak 109.592 unit (Rp3,69 triliun) dan 2012 sebanyak 64.785 unit (Rp2,59 triliun). Tahun 2013 tercatat 102.711 unit rumah dengan nilai Rp5,36 triliun.
Dalam periode 2014–2017, penyaluran FLPP sempat mengalami penurunan, masing-masing sebesar 76.057 unit pada 2014, 76.488 unit pada 2015, 58.469 unit pada 2016, dan 23.763 unit pada 2017. Namun, tren kembali meningkat sejak 2018 dengan 57.939 unit rumah, disusul 77.835 unit pada 2019.
Baca Juga: Danantara Indonesia Serahkan 600 Unit Hunian Sementara untuk Korban Bencana Aceh Tamiang
Peningkatan signifikan terjadi pada tahun-tahun berikutnya. Pada 2020, FLPP menyalurkan pembiayaan untuk 109.253 unit rumah, kemudian melonjak menjadi 178.728 unit pada 2021. Tahun 2022 tercatat 226.000 unit, diikuti 229.000 unit pada 2023, dan 200.300 unit pada 2024. Puncaknya terjadi pada 2025 dengan realisasi tertinggi sepanjang sejarah, yakni 278.868 unit rumah senilai Rp34,64 triliun.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugro, mengapresiasi dukungan berbagai pihak dalam keberhasilan program ini. Penyaluran FLPP didukung oleh 40 bank penyalur dan 8.113 pengembang yang tergabung dalam 22 asosiasi pengembang perumahan di 13.249 lokasi di seluruh Indonesia.
Menurut Heru, pada 2025 mayoritas penerima FLPP berasal dari kelompok penghasilan Rp3–5 juta per bulan, dengan pilihan tenor cicilan 10–15 tahun. Sebagian besar debitur bekerja di sektor swasta, mencapai 73,63 persen atau sekitar 205.330 unit rumah. Kemudahan akses pembiayaan awal dengan skema uang muka minimal turut mendorong tingginya realisasi tersebut.
Memasuki 2026, pemerintah mengalokasikan pencadangan pembiayaan investasi untuk mendukung target penyaluran FLPP hingga 350.000 unit rumah. Saat ini, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) telah tersedia untuk 285.000 unit rumah dengan total kebutuhan dana Rp36,6 triliun, yang bersumber dari anggaran DIPA, pengembalian pokok, serta saldo awal tahun.
BP Tapera juga menargetkan peningkatan porsi penyaluran FLPP bagi sektor nonformal dari 10 persen menjadi 15 persen. Langkah ini diharapkan dapat memperluas akses kepemilikan rumah bagi pekerja informal seperti ART, pengemudi ojek online, pedagang, dan profesi nonformal lainnya.
Baca Juga: Menteri PKP Siapkan 197 Titik Lahan untuk Hunian Tetap Korban Bencana Aceh, Sumut, dan Sumbar
Selain itu, BP Tapera tengah menyiapkan diversifikasi produk FLPP melalui pengembangan skema Kredit Bangun Rumah dan Kredit Renovasi Rumah, yang saat ini sedang disusun aturan pelaksanaannya sesuai arahan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.