Realisasi Rumah Subsidi Baru 44 Persen, BP Tapera Siapkan Akad Massal 71 Ribu Unit

RubrikProperti.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, memimpin langsung rapat evaluasi dan percepatan penyaluran rumah subsidi tahun 2026 yang dihelat di Kantor BP Tapera, Jakarta, pada Senin (21 September 2026).

Rapat strategis tersebut turut dihadiri oleh Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho; Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati; serta jajaran pejabat terkait. Fokus utama pertemuan ini adalah membedah strategi percepatan realisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di sisa waktu tahun ini.

Berdasarkan data terkini hingga 21 September 2026, progres penyaluran FLPP menunjukkan tantangan yang cukup besar:

• Total Realisasi: Tercatat baru mencapai 154.034 unit rumah.
• Persentase Capaian: Angka tersebut baru menyentuh kisaran 44 persen dari total target nasional sebanyak 350.000 unit pada tahun 2026.

Capaian tersebut menjadi sorotan tajam dalam rapat, mengingat masih terdapat selisih kuota yang sangat besar yang harus dikejar hanya dalam waktu sekitar tiga bulan efektif menjelang tutup tahun.

Dalam arahannya, Menteri PKP, Maruarar Sirait, secara tegas menyoroti perlunya pembenahan kinerja secara menyeluruh dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di tubuh BP Tapera. Ia mendorong instansi tersebut untuk tidak bekerja business as usual, melainkan menghadirkan inovasi dan terobosan nyata.

“Dengan sisa waktu hingga akhir tahun, BP Tapera harus melakukan evaluasi dan pembenahan secara menyeluruh, terutama dalam meningkatkan kualitas SDM. Saya ingin jajaran BP Tapera mampu menghadirkan inovasi, menyelesaikan berbagai hambatan, dan bekerja lebih optimal agar target penyaluran rumah subsidi tahun 2026 dapat tercapai,” ujar menteri yang akrab disapa Ara tersebut.

Baca Juga: Perluas Akses Pembiayaan Sektor Informal, BP Tapera dan MUI Sinergi Wujudkan Rumah Subsidi bagi Dai dan Guru Ngaji

Strategi Akad Massal dan Rusun Subsidi

Menjawab tantangan dari Menteri PKP, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, memaparkan bahwa pihaknya tengah mengakselerasi berbagai langkah taktis. Hal ini meliputi penguatan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) hingga perluasan segmen hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Salah satu langkah konkret yang tengah dieksekusi adalah implementasi Keputusan Menteri PKP Nomor 1721/KPTS/M/2026 yang mengatur terkait perluasan rumah susun (rusun) subsidi.

BP Tapera telah secara resmi mengundang para pengembang rusun untuk segera mengunggah produk hunian mereka ke dalam aplikasi Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang). Langkah ini dipastikan akan membuat pilihan hunian subsidi semakin beragam di perkotaan.

“Kami menindaklanjuti arahan Menteri PKP melalui berbagai langkah percepatan. Selain implementasi Kepmen PKP terkait rusun, kami juga tengah menyiapkan percepatan realisasi melalui rencana akad massal pada Desember mendatang, yang mencakup rumah tapak subsidi dan rumah susun subsidi,” jelas Heru Pudyo Nugroho.

Sebagai peluru utama strategi percepatan ini, BP Tapera tengah mematangkan persiapan untuk menggelar akad massal bagi sekitar 71.000 unit rumah subsidi pada Desember 2026.

Kegiatan akbar yang rencananya akan dipusatkan di Provinsi Jawa Timur ini diharapkan menjadi pendorong (booster) utama peningkatan realisasi FLPP nasional hingga akhir tahun.

Melalui evaluasi berkala, peningkatan mutu SDM, penguatan sinergi dengan pengembang dan perbankan penyalur, serta perluasan segmen rusun, BP Tapera berkomitmen penuh mendukung percepatan penyaluran FLPP demi memenuhi hak hunian layak bagi masyarakat Indonesia.