Realisasi Anggaran Bedah Rumah Tembus Rp3,13 Triliun, Sinergi Pemda dan Balai Diperkuat

RubrikProperti.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus tancap gas mempercepat pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang lebih dikenal sebagai Program Bedah Rumah. Langkah ini merupakan tulang punggung dalam upaya mewujudkan hunian layak bagi masyarakat sekaligus menyokong target besar Program 3 Juta Rumah.

Guna memastikan progres di lapangan, Kementerian PKP menggelar rapat internal mingguan untuk mematangkan sejumlah agenda strategis nasional. Rapat ini dipimpin langsung oleh Menteri PKP, Maruarar Sirait, bersama jajaran Eselon I, Eselon II, Eselon III, Kepala Balai, serta Kepala Satuan Kerja (Kasatker) dari seluruh Indonesia secara virtual dari Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri 2, Jakarta, pada Senin (14 September 2026).

Menteri PKP, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa akselerasi Program Bedah Rumah mutlak membutuhkan keterbukaan, koordinasi lintas sektoral yang kuat, serta pengawasan ketat hingga ke tingkat daerah.

“Salah satu kultur yang harus dibangun di kementerian kita adalah keterbukaan, baik untuk publik maupun internal. Untuk seluruh BP3KP di Indonesia, pelaksanaannya akan kita mulai bulan Februari 2027 untuk tahun depan agar lebih cepat,” tegas Menteri Ara.

Dalam rapat tersebut, pembedahan laporan difokuskan pada capaian dan kendala pelaksanaan di wilayah kerja BP3KP Jawa 2 (Jawa Barat), Jawa 3 (Jawa Tengah), dan Jawa 4 (Jawa Timur).

Baca Juga: Menteri PKP Apresiasi Peran BTN: Penyaluran KPP Tertinggi Dorong UMKM Naik Kelas

Rincian Progres Bedah Rumah se-Jawa

Evaluasi mendalam dilakukan agar pelaksanaan program tidak hanya cepat, tetapi juga tepat sasaran dan berkualitas. Berikut adalah rangkuman progres di tiga wilayah utama:

• BP3KP Jawa 2 (Jawa Barat): Memiliki target fantastis sebanyak 49.033 unit. Hingga saat ini, pembangunan fisik yang telah selesai mencapai 6.142 unit. Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat berkomitmen agar distribusi material dilakukan secara terukur.
• BP3KP Jawa 3 (Jawa Tengah): Menargetkan pelaksanaan 35.041 unit. Gubernur Jawa Tengah menyatakan komitmennya memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota melalui dukungan APBD. Untuk mendukung percepatan, direncanakan pendistribusian 125 truk bermuatan sekitar 500.000 genteng pada Desember mendatang.
• BP3KP Jawa 4 (Jawa Timur): Memiliki target 35.344 unit, dengan realisasi fisik yang selesai mencapai 2.233 unit (6,75%). Gubernur Jawa Timur menekankan pentingnya kualifikasi penerima yang eligible melalui proses groundcheck, serta sinkronisasi desk data agar tidak tumpang tindih dengan program bansos lainnya.

Menteri PKP secara khusus mengapresiasi kerja keras jajaran di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah. “Sepanjang sejarah Jawa Barat, belum pernah ada 49 ribu rumah yang dibedah dalam setahun. Terima kasih untuk Sekda Jabar dan Kepala Balai yang sudah bekerja keras. Untuk Jawa Tengah, saya yakin dengan dukungan Gubernurnya, masyarakat akan mendapatkan rumah layak dan tepat sasaran,” imbuh Menteri Ara.

Ia juga mendorong pemerintah daerah, seperti di Jawa Timur, untuk masif menyosialisasikan program. “Memanfaatkan billboard dalam menyosialisasikan program Bedah Rumah adalah langkah yang baik agar masyarakat terinformasi jelas,” tuturnya.

Baca Juga: Perluas Akses Pembiayaan Sektor Informal, BP Tapera dan MUI Sinergi Wujudkan Rumah Subsidi bagi Dai dan Guru Ngaji

Capaian Serapan Anggaran Perumahan

Selain evaluasi fisik, Kementerian PKP juga membeberkan perkembangan realisasi serapan anggaran hingga pertengahan September 2026 berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi:

• Program BSPS (Bedah Rumah): Mencapai Rp3,137 triliun (36,53%).
• Program Rumah Susun (Rusun): Mencapai Rp226,97 miliar (60,73% dari DIPA Rp373,71 miliar).
• Program Rumah Khusus Non-ABT: Mencapai Rp24,03 miliar (13,34% dari DIPA Rp180,12 miliar).
• Program Penanganan Kawasan Kumuh: Mencapai Rp8,61 miliar (6,26% dari DIPA Rp137,59 miliar).
• Sektor Sanitasi: Mencapai Rp2,20 miliar (6,72%).

Di luar itu, Kementerian PKP terus memperluas akses pembiayaan perumahan masyarakat. Secara kumulatif, penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) sukses menembus Rp25,15 triliun yang tersalur kepada 108.444 debitur.

Sejalan dengan akselerasi fisik dan anggaran, Kementerian PKP turut mengebut sistem digitalisasi bernama GO PKP. Sistem ini dirancang untuk memperkuat transparansi, efisiensi, dan monitoring real-time hingga ke lapangan yang didukung oleh keandalan SDM.

Dari sisi regulasi, proses reformasi birokrasi terus berjalan untuk melahirkan petunjuk teknis (juknis) yang lebih sederhana.

Melalui konsolidasi internal yang solid ini, Kementerian PKP berkomitmen penuh untuk menghadirkan kebijakan perumahan yang progresif, bersih, transparan, berpihak pada rakyat kecil, serta terbukti mampu menggerakkan ekonomi riil masyarakat di berbagai pelosok daerah.