RP – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menegaskan komitmen besar untuk pemerataan pembangunan hunian layak. Menteri PKP, Maruarar Sirait, menargetkan mulai tahun 2026 tidak boleh ada satu pun kabupaten di Indonesia yang luput dari program renovasi rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Hal tersebut disampaikan Menteri Maruarar dalam pertemuan strategis pembahasan data dan pemerataan program BSPS di Wisma Mandiri 2, Jakarta.
“Papua dan Nusa Tenggara memiliki persentase penduduk miskin tertinggi. Ini harus menjadi perhatian khusus. Pemerintah pusat harus menunjukkan keberpihakan kepada wilayah yang sangat tertinggal,” tegas Menteri PKP.
Basis Data Baru dari Sensus Ekonomi 2026
Untuk memastikan target tersebut tepat sasaran, Kementerian PKP menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS). Data terbaru, termasuk data kemiskinan dan kondisi rumah dari Sensus Ekonomi 2026, akan menjadi acuan utama.
Menteri PKP menyebut langkah ini sebagai terobosan besar dalam distribusi bantuan sosial negara. Tujuannya adalah memastikan keadilan sosial bagi seluruh daerah, bukan hanya yang dekat dengan pusat kekuasaan.
Dalam pertemuan tersebut, turut hadir sejumlah kepala daerah, antara lain Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas’ud, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkay, serta Bupati Penajam Paser Utara dan Anggota Komisi V DPR RI.
Sorotan pada Ketimpangan Kota dan Akurasi Data
Tidak hanya wilayah tertinggal, Menteri PKP juga menyoroti ketimpangan di kota besar. Wilayah seperti Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat tercatat masuk dalam 100 kabupaten/kota dengan rasio gini (ketimpangan) tertinggi. Hal ini menunjukkan perlunya intervensi pemerintah di wilayah urban yang terlihat maju namun memiliki kantong kemiskinan.
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menyambut baik inisiatif perbaikan data ini. Ia mengungkapkan bahwa kendala petugas statistik di lapangan sering kali menyebabkan ketidakakuratan data.
“Kami meminta pendataan ke depan memastikan seluruh desa terjangkau agar tidak ada daerah yang dirugikan,” ujar Dominggus.
Update Penanganan Bencana
Selain membahas program jangka panjang, Menteri Maruarar juga melaporkan perkembangan penanganan bencana. Ia telah menugaskan tiga Direktur Jenderal (Dirjen) untuk terjun langsung ke lokasi bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh guna menentukan lokasi relokasi yang aman.
Sebagai langkah tanggap darurat, saat ini pemerintah telah menyiapkan stok rumah sebanyak 430 unit di Medan dan 140 unit di Bandung yang siap dimanfaatkan oleh warga terdampak.