RP – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, memberikan apresiasi tinggi terhadap kecepatan layanan perizinan perumahan di Kota Denpasar. Hal ini disampaikannya saat meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Denpasar pada Senin (24/11/2025).
Dalam kunjungan tersebut, Maruarar menyoroti kemudahan pengurusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Langkah ini dinilai krusial untuk mendukung kesuksesan Program 3 Juta Rumah.
“Beberapa waktu lalu saya mengecek beberapa daerah, dan ada proses pengurusan PBG serta BPHTB yang sudah di bawah 18 menit. Saya yakin Denpasar juga bisa mencapai hal yang sama. Saya mendengar pelayanan publik di Bali sangat bagus,” ujar Maruarar di MPP Denpasar, Jalan Majapahit No. 1.
Fokus pada Kecepatan dan Bebas Pungli
Selain meninjau alur layanan, Menteri PKP juga berdialog langsung dengan warga yang sedang mengurus administrasi. Ia menegaskan bahwa pelayanan publik harus mengutamakan empat prinsip: kecepatan, kepastian, kenyamanan, dan bebas pungli.
“Jangan sampai memperlambat proses bagi warga yang telah membawa persyaratan lengkap,” tegasnya.
Komitmen BPHTB dan PBG Gratis untuk MBR
Turut mendampingi dalam kunjungan tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Tito memastikan pemerintah pusat mendorong seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk membebaskan biaya BPHTB dan PBG bagi MBR.
Mendagri juga meminta agar sosialisasi kebijakan ini dilakukan secara masif. Tujuannya, agar masyarakat memahami hak mereka untuk mendapatkan layanan gratis dalam pengurusan dokumen perumahan, sehingga tidak terbebani biaya tinggi.
Sinergi Program 3 Juta Rumah
Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, yang juga hadir di lokasi, menyebut percepatan layanan di daerah adalah kunci keberhasilan program perumahan nasional.
“Program 3 Juta Rumah merupakan bukti kolaborasi berbagai pihak. Kebijakan BPHTB dan PBG gratis adalah hasil kerja sama Mendagri dan pemerintah daerah. Ini menunjukkan bahwa pemerintah hadir secara nyata bagi rakyat,” pungkas Qodari.
Dengan transformasi layanan di MPP Denpasar yang semakin transparan dan cepat, pemerintah optimistis akses masyarakat terhadap hunian layak akan semakin terbuka lebar.