Foto: Dok. Kementerian PKP

RubrikProperti.com — Komitmen pemerintah dalam menyediakan hunian vertikal bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memasuki babak baru. Pada Selasa (26/5/2026), Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, melakukan peninjauan langsung terhadap progres pembangunan Rumah Susun (Rusun) subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi. Peninjauan strategis ini juga dihadiri oleh Wakil Kepala BP BUMN Tedi Bharata, Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja, dan CEO Lippo Group James Riady untuk memastikan proyek raksasa ini berjalan sesuai target timeline yang telah ditetapkan.

Dalam kunjungannya, Menteri PKP yang akrab disapa Menteri Ara menegaskan bahwa rusun subsidi merupakan solusi masa depan untuk mengatasi backlog perumahan di kawasan penyangga Jakarta yang memiliki harga tanah tinggi. Saat ini, proyek tersebut sudah memasuki tahapan test pile. Dari total kebutuhan 8.600 titik pancang, sebanyak 1.836 pile telah berhasil terpasang. Menteri Ara memastikan bahwa meski pembangunan dikebut, aspek kualitas dan regulasi tetap menjadi prioritas utama demi kenyamanan penghuni di masa depan.

Baca Juga: Dukung Program 3 Juta Rumah, BSI Siap Tambah Kuota KUR Perumahan Nasional

Kolaborasi Strategis: Hibah Lahan Lippo dan Pembiayaan Danantara

Salah satu poin menarik dari proyek ini adalah skema kolaborasi “keroyokan” yang melibatkan berbagai pihak. Kementerian PKP bertindak sebagai regulator, sementara pembiayaan dan pembangunan operasional dijalankan melalui Danantara. Lippo Group sendiri telah menghibahkan lahan seluas 30 hektare di tiga lokasi berbeda yang nantinya diproyeksikan mampu menampung hingga 141.000 unit hunian. James Riady menjelaskan bahwa posisi Meikarta yang berada di jantung kawasan industri terbesar Asia Tenggara menjadikan rusun subsidi ini sangat krusial bagi mobilitas ribuan pekerja pabrik di sekitarnya.

“Kawasan sekitar Meikarta ini merupakan salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Kita ingin para pekerja pabrik memiliki hunian yang dekat dengan tempat kerjanya sehingga kualitas hidup mereka menjadi lebih baik dan mobilitasnya lebih efisien. Menurut perhitungan kami, proyek di Meikarta ini bisa menyumbangkan sekitar 0,4 hingga 0,8 persen terhadap GDP,” ujar James Riady.

Timeline Pembangunan dan Jaminan Perizinan 100 Persen

Menteri Ara juga membeberkan roadmap pembangunan yang cukup ketat. Setelah proses land clearing pada Februari dan groundbreaking pada Maret 2026, pembangunan struktur bangunan ke atas dijadwalkan mulai pada Agustus 2026. Target besarnya, seluruh unit rusun subsidi ini dapat selesai dibangun dan dilakukan serah terima kunci kepada masyarakat pada Agustus 2028. Harapannya, proyek ini tidak hanya menyediakan atap untuk berteduh, tetapi juga ekosistem lingkungan yang memiliki akses transportasi dan fasilitas publik yang mumpuni.

Dari sisi administrasi, Plt. Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, memberikan lampu hijau penuh terhadap kelancaran proyek ini. Ia memastikan bahwa seluruh persyaratan perizinan di Dinas Cipta Karya sudah terpenuhi 100 persen dan surat izin akan segera dikeluarkan dalam waktu dekat. Dukungan dari pemerintah daerah ini menjadi katalis penting agar sinkronisasi antara pemerintah pusat, BUMN, dan sektor swasta dapat berjalan harmonis demi mencapai target pemenuhan hunian layak bagi rakyat Indonesia.