RP – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bergerak cepat meninjau dampak bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Sumatera Utara sejak penghujung November 2025. Langkah ini diambil untuk memastikan penanganan sektor perumahan berjalan cepat dan tepat sasaran.
Peninjauan lapangan berlangsung pada 3–5 Desember 2025, dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Azis Andriansyah. Dalam kunjungan tersebut, tim Kementerian PKP menyisir titik kerusakan paling parah, mulai dari Kota Pandan, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, hingga Kabupaten Tapanuli Utara.
Data Kerusakan Infrastruktur dan Rumah Warga
Berdasarkan pemutakhiran data per 7 Desember 2025, banjir mengakibatkan kerusakan signifikan pada hunian warga dengan rincian sebagai berikut:
- Rusak Ringan: 88.656 unit
- Rusak Sedang: 4.902 unit
- Rusak Berat: 4.900 unit
- Hilang/Hanyut: 711 unit
“Data ini akan menjadi dasar dalam penyusunan skema bantuan hunian kepada masyarakat terdampak sesuai kategori kerusakan. Kementerian PKP memastikan bahwa bantuan diberikan secara akuntabel, tepat sasaran, dan memperhatikan urgensi kebutuhan tiap kelompok masyarakat,” ujar Azis Andriansyah.
Fokus Relokasi dan Pemulihan
Selain pendataan, Kementerian PKP terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat verifikasi data. Wilayah Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara menjadi prioritas penanganan karena tingkat kerusakan yang tinggi.
Pemerintah juga menyoroti aspek keamanan jangka panjang. Untuk kawasan yang secara geologis maupun geografis dinyatakan tidak lagi layak huni, Kementerian PKP akan mengupayakan opsi relokasi ke zona yang lebih aman sesuai rencana tata ruang.
Hingga proses pemulihan tuntas, Kementerian PKP berkomitmen melakukan monitoring ketat, termasuk penyediaan hunian sementara dan bantuan stimulan perbaikan rumah agar masyarakat dapat kembali hidup di lingkungan yang aman dan sehat.