Kebut Program 3 Juta Rumah, Menteri Ara Dorong BRI Perluas Akses Pembiayaan Masyarakat

RubrikProperti.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat kolaborasi strategis dengan sektor perbankan. Langkah ini ditempuh untuk memperluas akses pembiayaan perumahan sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai bagian dari percepatan Program 3 Juta Rumah.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, secara khusus menghadiri kegiatan “Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat” di Gelanggang Jakarta Timur, pada Kamis (10 September 2026).

Dalam kegiatan tersebut, ia menegaskan pentingnya kecepatan, kemudahan, dan ketepatan layanan pembiayaan perbankan, agar manfaat program pemerintah ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat kelas bawah.

Kabar baiknya, sebagai wujud penguatan pembiayaan perumahan, target plafon Kredit Program Perumahan (KPP) Tahun 2026 yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp36 triliun, kini telah resmi ditingkatkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjadi Rp50 triliun. Peningkatan ini merupakan bentuk kepercayaan penuh terhadap tren capaian KPP di lapangan.

Hingga 8 September 2026, realisasi KPP tercatat telah menyentuh Rp24,9 triliun. Dana tersebut sukses disalurkan kepada 107.603 debitur, atau setara dengan 65,24 persen dari target tahun berjalan.

Berdasarkan data penyalurannya, KPP menorehkan proporsi sebagai berikut:

• Sisi Permintaan (Demand): Mendominasi dengan kontribusi 66,38 persen atau sebesar Rp16,53 triliun. Pemanfaatan dana ini paling banyak digunakan untuk kebutuhan renovasi rumah oleh 85.995 debitur.
• Sisi Penyediaan (Supply): Mencapai 33,62 persen atau sebesar Rp8,37 triliun. Penyaluran terbesarnya diserap oleh sektor pengembang perumahan dengan nilai mencapai Rp4,95 triliun.

Program KPP ini didukung oleh 29 bank yang terdiri atas Himbara, Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan perbankan swasta. Bank Rakyat Indonesia (BRI) tampil sebagai salah satu tulang punggung penyalur terbesar dengan realisasi mencapai sekitar Rp12 triliun, atau 48,19 persen dari total realisasi nasional.

Baca Juga: Amankan Lahan Program 3 Juta Rumah, Maruarar Sirait Hadiri Rakor Tata Ruang Lahan Sawah

Menteri PKP Tantang BRI Perluas Kuota

Menteri PKP menilai peran perbankan, khususnya BRI, sangat sentral dalam memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan, baik dari sisi masyarakat pencari hunian maupun pelaku usaha (developer).

Berdasarkan data spasial realisasi KPP hingga awal September 2026, Jawa Tengah sukses mencatat nilai penyaluran tertinggi sebesar Rp5,66 triliun. Sementara itu, DKI Jakarta menempati peringkat kesembilan dengan realisasi Rp608,37 miliar.

Dalam kesempatan tersebut, menteri yang akrab disapa Ara ini menekankan bahwa pemerintah tidak boleh hanya berhenti pada penetapan kebijakan, melainkan harus turun tangan memastikan pelaksanaannya berjalan cepat.

“Negara sudah menyediakan Rp50 triliun, dan dari BRI saya mau targetnya 55 persen. BRI harus punya strategi agar demand dan supply-nya sama-sama kuat. Caranya bisa dari optimalisasi sistem, strategi, hingga pertemuan-pertemuan strategis,” tegas Menteri Ara.

Menurutnya, penguatan strategi penyaluran harus dilakukan secara konkret agar peningkatan plafon pembiayaan berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha di sektor perumahan.

“Sistem ekonomi di BRI sudah kuat. Saya minta awal Oktober kuotanya bisa bertambah. Saya yakin angka Rp20 triliun bisa terpenuhi, saya yakin BRI bisa,” imbuhnya optimis.

Baca Juga: Turun Gunung ke Bukit Duri, Menteri PKP dan Mendagri Kebut Eksekusi Program Bedah Rumah

Regulasi Harus Menjadi Solusi

Di sela-sela kegiatan, Menteri PKP juga menyempatkan diri berdialog interaktif dengan sejumlah nasabah KPP, yang terdiri atas pelaku UMKM, pengembang perumahan, kontraktor, hingga pemilik toko bangunan. Dialog ini membedah langsung proses pengajuan, kelengkapan syarat, kecepatan pelayanan, hingga kendala riil di lapangan terkait KUR Perumahan.

Dari hasil dialog tersebut, para nasabah secara umum sangat mengapresiasi proses pengajuan pembiayaan di BRI yang dinilai berjalan sangat baik, cepat, dan anteng.

“Saya sudah laporkan ke Presiden Prabowo kalau capaian KUR Perumahan terbesar adalah dari BRI. Terima kasih atas kerja keras dan dukungan yang besar untuk membuat sistem yang mudah, murah, dan cepat,” puji Menteri Ara.

Menteri PKP menutup arahannya dengan pandangan tajam bahwa sebuah regulasi wajib menjadi solusi, bukan sekadar hambatan administratif. Setiap mekanisme pembiayaan akan terus dievaluasi agar kian membumi, tepat sasaran, dan mudah diakses.

“Jangan sampai aturan-aturan yang ada malah menyulitkan rakyat untuk mendapatkan haknya. Dengan regulasi dan solusi yang cepat, kami ingin masyarakat semakin mudah mendapatkan akses pembiayaan perumahan, dan pada akhirnya menciptakan orang-orang kaya baru di seluruh Indonesia,” pungkasnya.

Turut meramaikan acara, Kementerian PKP bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) juga aktif menyosialisasikan aplikasi Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang) guna mempermudah nasabah mencari lokasi rumah subsidi yang sesuai idaman.