Kawal Serapan Rumah Subsidi di Daerah, Maruarar Sirait Minta Pemda Gratiskan BPHTB dan PBG

RubrikProperti.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengambil langkah proaktif dengan memperkuat koordinasi bersama sejumlah pemerintah daerah. Langkah ini ditempuh untuk mempercepat eksekusi program perumahan nasional, baik yang bersumber dari APBN maupun non-APBN.

Koordinasi strategis ini digelar secara daring bersama seluruh Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) se-Indonesia, serta secara khusus melibatkan Gubernur Sulawesi Tengah, Gubernur Papua, Gubernur Jambi, dan Gubernur Sulawesi Utara, yang berpusat di Wisma Mandiri 2, Jakarta, pada Rabu (23 September 2026).

Dalam rapat tersebut, Maruarar menegaskan esensi kesamaan data antara pemerintah pusat, balai, dan pemerintah daerah. Hal ini mutlak diperlukan agar setiap capaian program dapat diukur dengan presisi dan berbagai kendala di lapangan bisa segera dicarikan solusi bersama.

“Bekerja itu basisnya data dan fakta. Antara kepala balai, pusat, dan pemda harus punya ukuran serta data yang sama,” tegas Maruarar.

Baca Juga: Realisasi Rumah Subsidi Baru 44 Persen, BP Tapera Siapkan Akad Massal 71 Ribu Unit

Lonjakan Signifikan Alokasi Bedah Rumah

Fokus utama evaluasi kali ini adalah percepatan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah, yang tahun ini mendapatkan suntikan alokasi kuota sangat besar di empat provinsi tersebut.

Peningkatan kuota ini melonjak sangat ekstrem jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut adalah rincian alokasi dan progres penyelesaiannya (hingga September 2026):

• Sulawesi Tengah: Mendapat alokasi 8.750 unit (melonjak dari sebelumnya hanya 81 unit). Saat ini, 116 unit telah rampung 100 persen.
• Papua: Mendapat alokasi 5.133 unit (sebelumnya 851 unit). Telah terealisasi sebanyak 48 unit.
• Jambi: Mendapat alokasi 5.071 unit (sebelumnya 1.524 unit). Telah terealisasi sebanyak 431 unit.
• Sulawesi Utara: Mendapat alokasi 10.800 unit (sebelumnya 747 unit). Telah terealisasi sebanyak 224 unit.

Menteri PKP mengingatkan agar besarnya alokasi ini tidak berhenti sekadar menjadi deretan angka di atas kertas, melainkan harus tuntas dikerjakan sesuai target, mengingat tingginya rasio kebutuhan rumah layak huni di pelosok daerah.

“Jangan sampai sudah dialokasikan Program Bedah Rumah dengan angka yang besar seperti di Papua, tetapi tidak terserap dengan berbagai alasan. Oleh karena itu, kita mencari solusi bersama-sama,” ingatnya.

Berdasarkan evaluasi lapangan, mayoritas kendala yang menghambat progres berkaitan erat dengan kondisi topografi geografis, akses transportasi, serta distribusi logistik material dan tenaga kerja. Di wilayah kepulauan dan medan ekstrem, peran pemda sangat vital. Di Sulawesi Utara misalnya, kelangkaan pasokan BBM solar selama tiga bulan terakhir turut melumpuhkan mobilitas material proyek.

Baca Juga: Kukuhkan Komitmen Properti Hijau, Sinar Mas Land Berjaya di Ajang Hubexo Asia Awards

Komitmen Penuh Kepala Daerah

Merespons kendala tersebut, para gubernur menyatakan kesiapannya untuk pasang badan membantu percepatan proyek:

• Gubernur Sulawesi Tengah: Segera mengoordinasikan dukungan para bupati untuk kelancaran distribusi material, serta menggandeng Bank Sulteng guna mengakselerasi proses penyaluran dana.
• Gubernur Papua: Akan melakukan pendampingan langsung terhadap balai, serta merangkul para bupati/wali kota untuk mengurai benang kusut di lapangan.
• Gubernur Jambi: Menyiapkan tim khusus pendamping Bedah Rumah dan memperkuat sinergi dengan balai, pengembang, dan perbankan setempat.
• Gubernur Sulawesi Utara: Mengambil alih koordinasi untuk menjamin kelancaran distribusi BBM dan material ke titik-titik lokasi proyek.

Menurut Maruarar, percepatan program perumahan ini bukan sekadar urusan papan, melainkan urat nadi yang berdampak langsung terhadap perekonomian daerah. “Program perumahan ini secara nyata dapat membuka lapangan pekerjaan dan menggerakkan ekonomi riil di daerah,” paparnya.

Evaluasi Serapan FLPP dan Pembiayaan Bank Daerah

Selain Bedah Rumah, forum ini turut membedah progres penyaluran rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Kredit Program Perumahan (KPP/KUR Perumahan).

Rincian serapan FLPP tercatat: Sulteng mencapai 2.902 unit (dari target 3.309); Papua mencapai 975 unit (target 1.362); Jambi menembus 4.833 unit (target 5.544); serta Sulut sebanyak 1.757 unit.

“Program rumah subsidi ini sangat bagus untuk mengatasi permasalahan kepemilikan rumah di daerah. Tolong juga dipastikan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) serta PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)-nya digratiskan oleh pemda setempat,” instruksi Menteri PKP.

Sementara itu, untuk realisasi kredit program (KPP), capaian di Sulteng menyentuh Rp237 miliar (target Rp399 miliar); Papua Rp153 miliar (target Rp268 miliar); dan Jambi Rp378 miliar (target Rp513 miliar). Kementerian PKP secara khusus mendorong penguatan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai garda terdepan penyalur KPP agar akses pembiayaan rakyat makin luas.

Program lain yang tak luput dari pantauan adalah pembangunan Rumah Susun (Rusun) Mahkamah Agung di Jambi yang progres fisiknya telah mencapai 95 persen (ditargetkan rampung 7 Oktober 2026), serta kontrak baru 44 unit Rusun di Manado, hingga penanganan kawasan kumuh dan sanitasi.

“Dengan penguatan koordinasi dan dukungan pemerintah daerah, kami optimis seluruh program perumahan ini dapat terlaksana secara optimal, tepat sasaran, dan menggerakkan perekonomian daerah,” tutup Maruarar.