Gandeng Mendagri dan BPS, Kementerian PKP Kebut Program 3 Juta Rumah di Jakarta Barat
Menteri PKP Maruarar Sirait gandeng Mendagri, Kapolda Metro, dan BPS gelar Bedah Rumah di Kampung Ambon Jakarta. Program ini terintegrasi dengan legalitas dan pemberdayaan ekonomi.
Foto: Dok. Kementerian PKP
RubrikProperti.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan kualitas hunian dan kesejahteraan masyarakat. Sinergi ini diwujudkan melalui program Bedah Rumah yang dipadukan dengan Bakti Kesehatan Polisi Bersama Masyarakat di Kompleks Permata, Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat, pada Sabtu (24 Oktober 2026).
Kegiatan strategis ini dihadiri langsung oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Dadang Hartanto, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta jajaran kementerian, lembaga, dan mitra swasta terkait.
Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara), menegaskan bahwa pembangunan perumahan harus memberikan dampak nyata. Perbaikan kondisi fisik rumah harus diiringi dengan kepastian hukum atas kepemilikan aset dan dorongan kemandirian ekonomi keluarga.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Mendagri, Kepala BPS, Kementerian ATR/BPN, Kapolda Metro Jaya, PNM, dan semua pihak yang menunjukkan keberpihakan untuk rakyat kecil. DKI Jakarta adalah etalase, dan sebanyak 10.300 rumah dibedah oleh Presiden Prabowo di Jakarta,” ujar Menteri Ara.
Menurutnya, tolak ukur keberhasilan pembangunan adalah berkurangnya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial. “Jangan bangga kalau penerima bantuan sosial di Jakarta bertambah. Kita harus berbangga apabila masyarakat semakin sejahtera dan mandiri,” tegasnya.
Baca Juga: Kebut Program 3 Juta Rumah, Kementerian PKP Ajak Bank Swasta dan BPD Salurkan KUR Perumahan
Sinergi Pemberdayaan, Legalitas, dan Transparansi
Dalam kunjungannya, Menteri Ara menyosialisasikan pentingnya integrasi program perumahan. Bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian PKP mendorong sertifikasi rumah gratis bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan target satu juta sertifikat. Acara ini pun diwarnai dengan penyerahan sertifikat secara simbolis kepada warga.
Dari sisi ekonomi, Kementerian PKP berkolaborasi dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program PNM Mekaar guna memberikan pembiayaan bagi perempuan prasejahtera. Menteri Ara yang sempat meninjau usaha daur ulang sampah warga mengingatkan agar tata kelola pembiayaan dibuat transparan dan mudah diakses.
Untuk memastikan akuntabilitas program bedah rumah itu sendiri, Kementerian PKP menerapkan mekanisme Pemilihan Toko Terbuka (PTT) di Kelurahan Kedaung Kali Angke. Dari proses bidding tiga toko bangunan, diperoleh efisiensi anggaran sebesar Rp8.956.000 (2,3 persen) dari total pagu Rp385.000.000. Dana efisiensi ini akan dikembalikan untuk menambah manfaat bagi penerima bantuan.
Selain itu, Menteri PKP turut mengapresiasi dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT Astra International Tbk yang berkomitmen membiayai bedah rumah sebanyak 4.250 unit pada tahun 2026.
Baca Juga: Menteri PKP Perkuat Koordinasi dengan Bupati dan Wali Kota demi Percepatan Bantuan Rumah Layak
Dukungan Penuh Lintas Sektor
Pelaksanaan program di Kampung Ambon ini mendapat apresiasi dan dukungan penuh dari berbagai pucuk pimpinan instansi yang hadir:
- Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian: Mendagri berkomitmen mendukung Program 3 Juta Rumah dari sisi regulasi. “Tentu kita mendukung penuh penyederhanaan regulasi, baik terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pendataan, maupun kebijakan daerah yang memudahkan eksekusi bedah rumah,” ungkapnya.
- Kapolda Metro Jaya, Komjen Pol. Dadang Hartanto: Mengapresiasi integrasi penanganan permukiman dengan keamanan. “Data dan parameter yang jelas menjadi hal penting agar kualitas pelaksanaan program terukur dan tepat sasaran. Sinergi ini akan memperkuat kepercayaan publik dan menciptakan lingkungan yang lebih tertata,” tutur Dadang.
- Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti: Menyajikan data krusial untuk memastikan intervensi tepat sasaran. “Di DKI Jakarta, 39,4 persen warga belum memiliki rumah sendiri. Khusus di Jakarta Barat, angkanya mencapai 57,56 persen untuk rumah yang atapnya masih menggunakan asbes. Kami di BPS siap mengawal penyediaan data perumahan yang bermartabat,” paparnya.
Turut hadir dalam perhelatan akbar tersebut Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN Embun Sari, Wakil Direktur Utama PNM Sunar Basuki, serta Chief of Corporate Affairs Astra Boy Kelana Soebroto.
