Hingga Oktober 2026, Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Rumah Capai 1,79 Juta Unit
Kementerian PKP catat pembangunan dan peningkatan kualitas rumah tembus 1,79 juta unit per Oktober 2026. Simak rincian serapan anggaran dan realisasi FLPP di sini.
Foto: Dok. Kementerian PKP
RubrikProperti.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, memimpin langsung rapat evaluasi capaian kinerja Program 3 Juta Rumah bersama seluruh jajaran Kementerian PKP di Gedung Mandiri PKP, Jakarta, Jumat (23 Oktober 2026). Rapat strategis ini menjadi momentum konsolidasi guna mempercepat eksekusi penyediaan hunian layak bagi masyarakat Indonesia.
Sekretaris Jenderal Kementerian PKP menyampaikan bahwa pelaksanaan program perumahan selama dua tahun terakhir telah berjalan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Pemenuhan kebutuhan perumahan tersebut dieksekusi melalui dua jalur utama: program berbasis APBN Kementerian PKP dan program di luar APBN. Dukungan Non-APBN ini mencakup anggaran Kementerian/Lembaga lain, APBD, KPR FLPP, insentif PPN DTP, Kredit Program Perumahan (KPP), pembebasan retribusi PBG bagi MBR, hingga skema Corporate Social Responsibility (CSR).
Baca Juga: Dekatkan Siswa dengan Industri, Sharp Indonesia Beri Pelatihan Profesional di Cikarang
Rincian Capaian Kinerja hingga Oktober 2026
Berdasarkan data pelaporan terbaru hingga 15 Oktober 2026, total capaian pembangunan dan peningkatan kualitas rumah melalui kedua jalur tersebut telah menembus 1.790.081 unit. Berikut adalah rincian kinerja operasional dan keuangan Kementerian PKP:
1. Capaian Fisik Pembangunan
- Total Kinerja: Terdiri atas 1.103.918 unit pembangunan rumah baru dan 686.163 unit perbaikan/peningkatan kualitas rumah.
- Jalur APBN PKP: Tercatat merealisasikan 62.579 unit pada 2025 dan 236.300 unit pada 2026.
- Jalur Non-APBN: Merupakan kontributor terbesar dengan capaian 789.831 unit pada 2025 dan 701.371 unit pada 2026.
2. Serapan Anggaran dan Pembiayaan
- Realisasi APBN: Per 23 Oktober 2026 mencapai 68,83 persen (tanpa tambahan anggaran belanja/ABT) atau 58,33 persen jika memperhitungkan ABT untuk hunian tetap (huntap).
- Realisasi KPR FLPP: Tercatat sebanyak 187.259 unit hunian subsidi, dengan Bank BTN bertengger sebagai bank penyalur tertinggi.
- Realisasi KPP: Mencapai Rp28,164 triliun, yang terbagi atas Rp9,5 triliun untuk sisi pasokan (supply) dan Rp18,6 triliun untuk sisi permintaan (demand).
3. Evaluasi Kinerja BP3KP
- Penyerapan Tertinggi: Diraih oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa III, Sulawesi III, dan Sumatera IV.
- Perlu Peningkatan: BP3KP Nusa Tenggara I, Jawa II, dan Jawa IV didorong untuk segera mengakselerasi eksekusi program.
Baca Juga: Menteri PKP Perkuat Koordinasi dengan Bupati dan Wali Kota demi Percepatan Bantuan Rumah Layak
Integritas dan Lompatan Skala Program
Menteri PKP, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa pencapaian masif ini adalah buah dari kerja kolektif seluruh jajaran kementerian di tengah tingginya ekspektasi masyarakat akan ketersediaan rumah layak.
“Capaian ini bukan hasil kerja satu atau dua orang, tetapi ada doa, keringat, perjuangan, dan pengorbanan seluruh pegawai. Kita bekerja dengan target yang sangat besar. Karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran yang terus berkontribusi,” ujar tokoh yang akrab disapa Menteri Ara ini.
Sebagai bukti akselerasi, Maruarar mencontohkan lompatan ekstrem pada Program Bedah Rumah. Jika pada tahun 2025 program ini menargetkan perbaikan 45.000 rumah, angkanya meroket menjadi 400.000 unit pada tahun 2026. Peningkatan eksponensial ini mutlak membutuhkan kesiapan eksekusi, pengawasan, dan koordinasi tingkat tinggi agar tepat sasaran.
Di sisi pembiayaan, penyaluran FLPP pada 2025 yang mencapai 278.868 unit sukses mencetak rekor tertinggi sejak program ini lahir pada 2010. Pemerintah meresponsnya dengan mematok target penyaluran 350.000 unit pada 2026.
Selain infrastruktur, Kementerian PKP juga terus mengawal kepastian legalitas aset. Berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN, kementerian memfasilitasi penerbitan sertifikat tanah gratis bagi MBR yang belum memilikinya.
Menutup arahannya, Maruarar kembali mengingatkan pentingnya menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih ( good corporate governance).
“Kepercayaan yang diberikan kepada Kementerian PKP sangat besar. Karena itu, saya minta seluruh jajaran tetap menjaga integritas, bekerja penuh tanggung jawab, dan memastikan setiap program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
