Sejak 2010, FLPP Telah Dinikmati Lebih dari 1,87 Juta MBR
Sejak 2010 hingga 2025, program FLPP telah membantu lebih dari 1,87 juta MBR memiliki rumah pertama dengan total pembiayaan Rp185,87 triliun.
Bahas BSPS hingga Rusun Bersubsidi, Menteri PKP Tegaskan Komitmen Permudah Rakyat Miliki Rumah
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan komitmen mempermudah rakyat memiliki rumah melalui BSPS, RUU Perumahan, dan pengembangan rusun bersubsidi.
Pastikan Kepastian Hukum Lahan Swasembada Pangan di Papua Selatan, Menteri Nusron Terbitkan Hak 328 Ribu Hektare
Kementerian ATR/BPN memastikan kepastian hukum lahan swasembada pangan di Papua Selatan dengan menerbitkan hak atas tanah seluas 328 ribu hektare.
Kolaborasi Pertamina–Elnusa Hadirkan Akses Air Bersih bagi Warga Terdampak Bencana di Sumatra
Kolaborasi Pertamina dan Elnusa menghadirkan akses air bersih melalui pembangunan sumur pompa bagi warga terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatra.
Pembangunan Jalan 1B–1C di KIPP IKN Hampir Rampung, Perkuat Konektivitas Kawasan Strategis
Pembangunan Jalan 1B–1C di KIPP IKN hampir rampung dengan progres rata-rata 99 persen, memperkuat konektivitas antar kawasan strategis dan akses logistik.
Danantara Indonesia Serahkan 600 Unit Hunian Sementara untuk Korban Bencana Aceh Tamiang
Danantara Indonesia menyerahkan 600 unit hunian sementara kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang untuk mendukung percepatan pemulihan pascabencana.
Gubernur Pramono Resmikan Waduk Batu Licin, Perkuat Pengendalian Banjir Jakarta Timur
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan Waduk Batu Licin di Cilangkap untuk memperkuat pengendalian banjir dan mengurangi risiko genangan di Jakarta Timur.
Menteri PKP Siapkan 197 Titik Lahan untuk Hunian Tetap Korban Bencana Aceh, Sumut, dan Sumbar
Pemerintah menyiapkan 197 titik lahan untuk pembangunan hunian tetap korban bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar guna mempercepat pemulihan pascabencana.
Dengar Keluhan Layanan Pertanahan, Menteri Nusron Kumpulkan Kepala Kantor di Jawa Barat
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengumpulkan Kepala Kantor Pertanahan di Jawa Barat untuk mendengar langsung persoalan layanan dan mengevaluasi kebijakan pertanahan.