Baru Terealisasi 154 Ribu Unit, Kementerian PKP dan BP Tapera Kebut Penyaluran Rumah Subsidi

RubrikProperti.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menghadiri Rapat Evaluasi Kinerja dan Penguatan Sinergi Penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bersama Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, beserta jajarannya di Grha Mandiri, Jakarta, pada Senin (21 September 2026).

Evaluasi ketat ini dilakukan untuk memastikan penyaluran rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terus melaju kencang dan mampu mencapai target nasional yang telah ditetapkan pemerintah.

Dalam rapat strategis tersebut, Menteri yang akrab disapa Ara ini menyampaikan bahwa pemerintah saat ini tengah mematangkan persiapan acara akad massal rumah subsidi melalui skema FLPP.

Acara akbar tersebut dijadwalkan akan dihelat pada 17 Desember 2026 di Provinsi Jawa Timur. Lokasi spesifik kegiatan akan segera diumumkan ke publik dengan mempertimbangkan sejumlah indikator krusial, seperti kualitas fisik perumahan dan tingkat kepuasan konsumen. Menariknya, akad massal ini tidak hanya diperuntukkan bagi hunian tapak (landed house), melainkan juga mencakup hunian vertikal (rumah susun).

Baca Juga: Realisasi Rumah Subsidi Baru 44 Persen, BP Tapera Siapkan Akad Massal 71 Ribu Unit

Soroti Capaian FLPP dan Kinerja BP Tapera

Fokus utama rapat ini menyoroti progres realisasi rumah subsidi yang dinilai masih perlu diakselerasi. Berdasarkan data per September 2026, capaian penyaluran FLPP menunjukkan rincian sebagai berikut:

• Total Realisasi: Baru mencapai sekitar 154.000 unit.
• Target Nasional: Kuota yang ditetapkan pemerintah adalah sebesar 350.000 unit pada tahun ini.

Menurut Maruarar, capaian tersebut mutlak perlu didorong habis-habisan mengingat sisa waktu hingga tutup tahun hanya tersisa sekitar tiga bulan. Oleh karena itu, ia menginstruksikan BP Tapera untuk menyampaikan kesiapan, target bulanan, dan progres realisasinya secara transparan kepada publik.

“Yang saya minta kepada BP Tapera, kesiapan, target, dan realisasinya disampaikan secara transparan. Sosialisasi kepada masyarakat juga harus ditingkatkan agar akses terhadap program rumah subsidi ini semakin luas,” instruksi Maruarar.

Ia juga mengingatkan bahwa meskipun realisasi rumah subsidi pada tahun lalu mencatatkan rekor tertinggi, capaian tersebut faktanya masih belum mampu memenuhi kuota maksimal 350 ribu unit.

Evaluasi tahun ini secara khusus diarahkan untuk membedah berbagai sumbatan yang memengaruhi percepatan penyaluran, salah satunya adalah kesiapan legalitas lahan dari sisi pengembang (developer).

Baca Juga: Realisasi Anggaran Bedah Rumah Tembus Rp3,13 Triliun, Sinergi Pemda dan Balai Diperkuat

Banyak pengembang yang sejatinya telah memiliki lahan siap bangun, tetapi masih terhambat oleh proses sertipikasi. Untuk mengurai benang kusut ini, Kementerian PKP bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berkolaborasi mencari solusi konkret agar persoalan administrasi lahan tidak menghambat pasokan (supply) rumah subsidi.

Di luar masalah lahan, penguatan kinerja internal BP Tapera menjadi sorotan tajam. Dengan tenggat waktu yang kian sempit, Maruarar menilai perombakan dan pembenahan dari sisi kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) maupun sistem teknologi informasi (IT) wajib segera dilakukan agar penyaluran FLPP berjalan optimal.

“BP Tapera masih jauh dari target. Dengan waktu yang tersisa tiga bulan, perlu perbaikan SDM dan sistem,” tegas Maruarar memberikan teguran membangun.

Kementerian PKP berkomitmen akan terus memperkuat koordinasi dengan BP Tapera, pemerintah daerah, asosiasi pengembang, serta kementerian/lembaga terkait untuk menyapu bersih berbagai kendala di lapangan. Dengan penguatan pangkalan data, perbaikan sistem birokrasi, dan sinergi yang solid, penyediaan hunian subsidi diharapkan semakin tepat sasaran dan mampu menjadi jawaban atas kebutuhan papan MBR di seluruh Indonesia.