RP – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan komitmennya untuk menghadirkan kebijakan perumahan yang tepat sasaran. Langkah strategis ini dimulai dengan menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk memastikan seluruh keputusan berbasis data dan riset ilmiah.
Langkah ini diambil menyusul rencana lonjakan target Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Target BSPS diproyeksikan naik signifikan dari 45.000 unit pada 2025 menjadi 400.000 unit pada 2026.
Prioritas BSPS Berdasarkan Data Kemiskinan
Menteri Maruarar, yang akrab disapa Ara, menekankan bahwa penyaluran bantuan sosial tidak boleh didasari kepentingan politik. Ia meminta BRIN melakukan kajian mendalam menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menentukan skala prioritas.
“Saya mau kajian BRIN dari data BPS untuk membuat skala prioritas BSPS. Bantuan sosial tidak boleh berdasarkan kepentingan politis, tetapi harus berdasarkan data dan penelitian,” tegas Menteri Ara.
Ia menambahkan, wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi seperti Jawa Barat, Papua, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) harus menjadi prioritas utama alokasi bantuan. Kolaborasi antara BRIN dan BPS juga dinilai krusial untuk mencegah tumpang tindih data penerima bantuan.
Inovasi Rumah Susun dan Efisiensi Anggaran
Selain pembenahan data, Kementerian PKP tengah menyiapkan sejumlah inovasi strategis. Salah satunya adalah usulan pembangunan rumah susun kota dengan skema subsidi. Program ini bertujuan meringankan beban pekerja di wilayah Jabodetabek agar dapat memiliki hunian yang dekat dengan tempat kerja.
Dalam pelaksanaan BSPS, Menteri Ara juga menyoroti keberhasilan sistem Pemilihan Toko Terbuka (PTT). Inovasi ini terbukti mampu menekan biaya dan menghasilkan efisiensi anggaran nasional rata-rata hingga 6 persen.
“BSPS adalah pemberdayaan rakyat untuk merenovasi rumah secara mandiri. Gotong royong itu harus didukung riset yang kuat agar program semakin tepat sasaran,” ujarnya.
Dukungan Penuh Riset dari BRIN
Menanggapi visi tersebut, Kepala BRIN, Arif Satria, menyatakan kesiapannya mendukung penuh kebutuhan riset Kementerian PKP. Menurutnya, BRIN memang dirancang untuk menyediakan landasan ilmiah bagi kebijakan pemerintah (evidence-based policy).
“BRIN siap mendukung dengan riset yang fokus menyelesaikan masalah strategis. Kementerian PKP adalah kementerian pertama yang meminta dukungan langsung di level menteri, dan ini yang kami harapkan: kebijakan berbasis bukti,” pungkas Arif.