RubrikProperti.com — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bergerak cepat dalam mengesekusi program pengentasan rumah tidak layak huni di Indonesia. Pada Jumat (29/5/2026), Menteri PKP Maruarar Sirait, didampingi jajaran Komisi V DPR RI, Mendagri Tito Karnavian, serta Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, meninjau langsung calon penerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di kawasan pesisir Kelurahan Poasia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari. Langkah ini menandai dimulainya proyek bedah rumah massal secara serentak di wilayah Sulawesi Tenggara pada 1 Juni 2026.
Baca Juga: Menteri Ara Pastikan Rusun Subsidi Meikarta Jadi Solusi Hunian Pekerja Industri
Kisah Haru Penerima Manfaat: Impian Hunian Permanen Jadi Nyata
Dalam peninjauan tersebut, rombongan melihat langsung kondisi rumah milik Ibrahim dan istrinya, Ibu Nanang, serta rumah Jumadiah. Kedua hunian yang berada tidak jauh dari Jembatan Teluk Kendari tersebut masih berbahan papan pelapis dan berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Terlebih lagi, kedua kepala keluarga di rumah tersebut sudah tidak mampu bekerja akibat menderita sakit keras seperti diabetes dan stroke. Bagi mereka, bantuan perbaikan rumah ini adalah mukjizat yang mengubah hidup.
“Alhamdulillah bisa dapat bantuan dari pemerintah, yang sebelumnya papan menjadi permanen,” ujar Ibu Nanang dengan nada haru saat menceritakan perjuangannya memenuhi kebutuhan keluarga dengan berjualan minuman saset.
Menteri PKP yang akrab disapa Menteri Ara menegaskan bahwa seluruh proses konstruksi fisik akan dikebut agar para pemilik rumah bisa segera menikmati hunian yang layak dan sehat. Selama masa renovasi berlangsung, pemerintah daerah juga hadir memberikan solusi akomodasi sementara.
“Setelah kami lihat, memang kondisi rumahnya sudah sangat tidak layak huni dan berhak mendapatkan bantuan BSPS. Selama proses pembangunan, Ibu Wali Kota Kendari telah menyiapkan rumah susun sebagai tempat tinggal sementara bagi para penerima bantuan. Kami mengapresiasi dukungan tersebut agar masyarakat tetap memiliki tempat tinggal yang layak selama rumahnya diperbaiki,” kata Menteri Maruarar Sirait.
Baca Juga: Menteri PKP Dorong BRI Garap Rusun Subsidi dan Program Gentengisasi di Jawa Barat
Lonjakan Kuota BSPS Sultra Hubungkan Data Akurat BPS
Komitmen perbaikan permukiman di Sulawesi Tenggara tahun ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Berkat sinergi kuat antara Kementerian PKP dan Komisi V DPR RI, alokasi program BSPS di bumi Kota Lulo melonjak tajam dari yang semula hanya 1.129 unit rumah pada tahun 2025, kini melesat menjadi 8.973 unit rumah pada tahun 2026. Seluruh unit tersebut tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara.
Menteri Ara juga mengapresiasi peran Badan Pusat Statistik (BPS) yang dinilai sangat krusial dalam menyajikan data kemiskinan dan kondisi perumahan yang riil di lapangan. Transparansi data ini memastikan bantuan finansial dan material dari negara mengalir secara akurat ke tangan masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sekaligus meminimalisasi risiko salah sasaran. Proyek bedah rumah di Kelurahan Poasia ini sendiri ditargetkan rampung sepenuhnya pada 25 Agustus 2026 mendatang.