RP – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, melakukan kunjungan kerja ke kawasan hunian terpadu Podomoro Park Buah Batu, Kabupaten Bandung, pada Rabu (10/12/2025).
Dalam kunjungan tersebut, Menteri Maruarar meninjau langsung kualitas infrastruktur, kelengkapan fasilitas, serta sistem pengelolaan lingkungan yang dikembangkan oleh Agung Podomoro Group. Peninjauan ini bertujuan memastikan standar hunian modern yang dapat diadaptasi untuk program perumahan nasional.
Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa pengembang telah berhasil menerapkan tata kelola lingkungan yang baik serta konsep hunian yang holistik. Hal ini mendapat apresiasi khusus dari Menteri PKP.
Jadi Percontohan Hunian Subsidi
Menteri Maruarar menilai bahwa standar yang diterapkan di Podomoro Park, mulai dari fasilitas sosial hingga manajemen sampah, layak dijadikan acuan.
“Saya mengapresiasi pengembangan kawasan yang dilakukan oleh Agung Podomoro. Fasilitas sosial, fasilitas umum, hingga sistem pengelolaan sampah yang tertata baik menunjukkan standar implementasi yang patut dicontoh,” ujar Maruarar di sela-sela kunjungannya.
Ia menambahkan bahwa pendekatan ini sangat relevan untuk diterapkan pada proyek perumahan rakyat di masa depan.
“Pendekatan seperti ini dapat menjadi model bagi pengembangan perumahan subsidi ke depan. Bahwa hunian terjangkau juga harus sehat, layak, dan memiliki kualitas lingkungan yang baik,” tegasnya.
Kolaborasi Pemerintah dan Pengembang
Selain memberikan apresiasi, Menteri Maruarar juga mengajak Agung Podomoro untuk berkontribusi lebih jauh melalui sumbangsih pemikiran. Ia berharap pengembang besar dapat memberikan perspektif konstruktif kepada pemerintah.
“Kami berharap Agung Podomoro dapat memberikan masukan yang membangun terkait kebijakan dan pengembangan program perumahan ke depan,” kata Menteri Maruarar.
Menurutnya, pengalaman dan best practices di lapangan sangat berharga agar kebijakan perumahan nasional semakin relevan, adaptif, dan berkelanjutan. Menteri menekankan bahwa rumah bukan sekadar bangunan fisik, melainkan ruang hidup yang harus memanusiakan penghuninya.
“Pemerintah berharap kerja sama dan masukan dari semua pihak, termasuk pengembang besar, dapat memperkaya arah kebijakan dan meningkatkan kualitas penyediaan perumahan bagi masyarakat,” tutupnya.