RP – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam memberikan bantuan nyata bagi masyarakat terdampak bencana alam. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memimpin rapat koordinasi pembangunan 2.600 hunian tetap (huntap) bagi korban bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, Kamis (25/12/2025).
Rapat tersebut berlangsung di tengah suasana perayaan Natal dan menjadi simbol nyata kehadiran negara bagi rakyat. Program pembangunan huntap ini merupakan hasil gotong royong antara pemerintah dan Yayasan Buddha Tzu Chi untuk mempercepat pemulihan pascabencana.
Rapat dihadiri secara daring dan luring oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Ossy Dermawan, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy, serta Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah.
Menteri PKP Tekankan Lokasi Huntap Harus Aman dan Legal
Dalam arahannya, Menteri PKP menekankan pentingnya kesiapan lokasi pembangunan hunian tetap yang memenuhi aspek teknis, lingkungan, dan hukum.
“Tolong dipersiapkan lokasi-lokasi untuk huntap yang secara teknis tidak banjir, aman dari potensi longsor, tidak jauh dari fasilitas umum, serta jelas secara hukum. Jangan memilih lokasi yang merusak lingkungan. Kecepatan pembangunan sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah,” ujar Maruarar Sirait.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang tetap meluangkan waktu untuk rapat koordinasi, meskipun bertepatan dengan hari libur keagamaan.
Baca Juga: BTN Jadi Penyalur KPR Sejahtera FLPP Terbesar Nasional Sepanjang 2025
Tapanuli Utara Jadi Contoh Percepatan Penanganan Pascabencana
Menteri PKP menilai Kabupaten Tapanuli Utara dapat menjadi contoh percepatan penanganan terpadu pascabencana. Menurutnya, penyelesaian pembangunan fisik harus berjalan seiring dengan kepastian administrasi dan legalitas aset.
“Tapanuli Utara bisa menjadi contoh. Bangunan selesai, listrik selesai, dan sertifikat juga selesai. Pada 21 Maret mendatang, sertifikat rumah akan diserahkan langsung kepada masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap wilayah lain seperti Tapanuli Selatan, Sibolga, dan daerah Tapanuli lainnya dapat mengikuti langkah serupa agar masyarakat segera memperoleh kepastian hukum atas hunian mereka.
Dukungan Sosial dan Jaminan Hidup bagi Korban Bencana
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa masyarakat dengan kategori rumah rusak berat akan ditempatkan di hunian sementara (huntara) sambil menunggu pembangunan hunian tetap.
Selama berada di huntara, pemerintah memberikan bantuan jaminan hidup sebesar Rp450 ribu per orang per bulan hingga maksimal tiga bulan. Selain itu, keluarga terdampak juga memperoleh dukungan pemberdayaan ekonomi sebesar Rp5 juta per rumah.
Tiga Dirjen Turun Langsung ke Lokasi Terdampak
Untuk memastikan percepatan di lapangan, Menteri PKP menunjuk tiga Direktur Jenderal guna menangani langsung wilayah terdampak bencana.
- Dirjen Imran ditugaskan di Aceh Tamiang dan Aceh Utara
- Dirjen Fitrah menangani wilayah Sumatera Barat
- Dirjen Aziz bertanggung jawab di Sumatera Utara
Langkah ini diambil untuk memastikan proses alokasi hunian berjalan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Baca Juga: Prabowo Apresiasi BTN, Kuasai 70% Penyaluran KPR Subsidi FLPP di 2025
Dukungan APBN dan Apresiasi untuk Mitra Gotong Royong
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa negara melalui Kementerian PKP juga tengah menyiapkan bantuan perumahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi korban bencana.
Di akhir rapat, Menteri PKP menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Buddha Tzu Chi atas kontribusinya dalam pembangunan hunian tetap melalui semangat gotong royong, serta kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah yang telah bekerja tanpa mengenal hari libur demi kepentingan rakyat.