RP – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menutup rangkaian agenda pengawasan tahun 2025 dengan melaksanakan kegiatan kolaborasi pengawasan dan pengujian hasil pemantauan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, 22–24 Desember 2025, di sejumlah lokasi perumahan subsidi di Provinsi Jawa Barat.
Kegiatan pemantauan dan evaluasi tersebut merupakan bagian dari komitmen BP Tapera untuk memastikan penyaluran pembiayaan perumahan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) berjalan tepat sasaran, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fokus pengawasan meliputi kesesuaian pemanfaatan rumah oleh debitur MBR, tingkat keterhunian, serta kondisi fisik rumah pasca akad agar tetap layak dan nyaman dihuni.
Desain Modern Tingkatkan Kepuasan Debitur FLPP
Pada hari pertama, BP Tapera berkolaborasi dengan Bank Nationalnobu (Bank NOBU) sebagai salah satu bank penyalur baru KPR FLPP tahun 2025. Tim melakukan kunjungan lapangan ke Perumahan Graha Arraya, Bogor, untuk melihat langsung kondisi rumah siap huni sekaligus berdialog dengan para debitur.
Dalam kunjungan tersebut, BP Tapera berdialog dengan Rudi, salah satu debitur FLPP dari kalangan Generasi Z. Ia mengaku puas dengan kualitas hunian yang ditempatinya. Menurutnya, desain rumah yang modern menjadi daya tarik utama dalam memilih Perumahan Graha Arraya.
Direktur Operasi Pemanfaatan BP Tapera, Muhammad Nauval Al Ammari, menyampaikan bahwa tren pengembangan perumahan subsidi saat ini menunjukkan peningkatan kualitas desain yang semakin mengikuti selera pasar.
“Perumahan subsidi yang dibangun pengembang saat ini sudah banyak mengusung model-model modern, salah satunya konsep skandinavian seperti yang diterapkan di Perumahan Graha Arraya,” ujarnya.
Baca Juga: BTN Jadi Penyalur KPR Sejahtera FLPP Terbesar Nasional Sepanjang 2025
Penguatan Sinergi dengan Bank Penyalur FLPP
Selain memantau kondisi rumah, kegiatan ini juga menjadi sarana penguatan sinergi antara BP Tapera dan bank penyalur. Bank NOBU menyampaikan komitmennya untuk memperluas akses pembiayaan KPR FLPP, termasuk bagi calon debitur yang memiliki kendala riwayat kredit atau catatan pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.
Selama calon debitur dinilai layak berdasarkan penilaian karakter oleh internal bank serta memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban sebelumnya, pengajuan KPR subsidi tetap dapat difasilitasi.
“Iya betul, Bank NOBU dapat memfasilitasi pengajuan KPR subsidi selama calon debitur memiliki itikad baik untuk menyelesaikan tanggungan pada pinjaman sebelumnya, tanpa harus menunggu program pemutihan,” ujar Anggi, pegawai Bank NOBU.
Monitoring dan evaluasi hari pertama ini juga melibatkan Bank BJB sebagai bank penyalur KPR FLPP. Tiga lokasi perumahan yang menjadi sasaran pemantauan, yakni Perumahan Graha Arraya, Perumahan Graha Taman Sari, dan Perumahan Green Park.
Respons Pemangku Kepentingan atas Kebijakan Pembangunan Perumahan
Di sela rangkaian kegiatan pengawasan, muncul sejumlah masukan dari para pemangku kepentingan sektor perumahan di Jawa Barat terkait terbitnya Surat Edaran Gubernur Jawa Barat mengenai pembatasan pembangunan perumahan baru.
Pada prinsipnya, seluruh pihak—pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pengembang—memiliki kesamaan pandangan dalam mendukung mitigasi risiko bencana dan penataan pembangunan perumahan yang sesuai dengan ketentuan tata ruang dan aspek lingkungan, guna mencegah potensi bencana alam di masa mendatang.
Namun demikian, asosiasi pengembang perumahan seperti DPD REI Jawa Barat, APERSI Jawa Barat, dan APERNAS Jawa Barat menyampaikan pandangan agar kebijakan pembatasan pembangunan diterapkan secara selektif dan berbasis tingkat risiko wilayah. Pendekatan tersebut dinilai penting mengingat tidak seluruh wilayah di Jawa Barat memiliki tingkat kerawanan bencana yang sama, serta terdapat kawasan yang telah melalui perencanaan dan kajian lingkungan secara memadai sehingga layak dikembangkan sebagai kawasan hunian.
Baca Juga: The Breeze BSD City Gelar Pesta Tahun Baru 2026, Juicy Luicy Meriahkan Malam Pergantian Tahun
Dorongan Percepatan Penyaluran FLPP 2025
Dalam forum diskusi yang sama, Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera, Sid Herdi Kusuma, mengimbau para pengembang perumahan untuk terus mengoptimalkan penyaluran KPR FLPP hingga akhir tahun 2025.
Ia mendorong seluruh pihak untuk memaksimalkan proyek yang telah siap dipasarkan guna mendukung pencapaian target penyaluran FLPP yang hingga akhir Desember masih membutuhkan dorongan bersama.
“Sinergi dan percepatan dari para pengembang sangat dibutuhkan agar target penyaluran FLPP dapat tercapai secara optimal,” ujarnya.
Komitmen BP Tapera Jaga Kualitas Program Perumahan
Masukan dari para pemangku kepentingan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang berimbang—tetap mengedepankan perlindungan lingkungan dan keselamatan masyarakat, sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem perumahan nasional.
Pendekatan kebijakan yang proporsional diyakini dapat mendukung pencapaian target pembangunan perumahan nasional, termasuk Program Tiga Juta Rumah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di sektor perumahan dan sektor terkait lainnya.
Rangkaian kegiatan kolaborasi pengawasan ini dipimpin oleh Direktur Operasi Pemanfaatan BP Tapera, Muhammad Nauval Al Ammari, serta dihadiri oleh Anggota Komite Tapera dari unsur profesional, Dr. Ir. Eko D. Heripoerwanto, MCP.
Melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi ini, BP Tapera berharap memperoleh gambaran faktual terkait pemanfaatan rumah MBR di lapangan sebagai dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. BP Tapera menegaskan komitmennya untuk terus menjaga transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelaksanaan program perumahan nasional demi mewujudkan hunian yang layak, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah.