RP – Kabar baik bagi masyarakat yang membutuhkan hunian layak. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan akan memfokuskan anggaran tahun 2026 untuk program perbaikan rumah rakyat atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara), menyampaikan bahwa kementeriannya mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp10,89 triliun untuk tahun 2026. Angka ini meningkat tajam hingga 106,57 persen atau lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun 2025.
“Tahun depan kami akan fokus pada percepatan pembangunan rumah swadaya. Ini adalah program yang langsung menyentuh rakyat, karena setiap rumah yang dibangun berarti satu keluarga terbantu sesuai arahan Presiden,” ujar Menteri Ara dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (19/11/2025).
Prioritas Anggaran 2026: 400 Ribu Rumah Swadaya
Dari total anggaran Rp10,89 triliun tersebut, mayoritas dana akan dialokasikan langsung untuk masyarakat. Berikut rincian fokus program Kementerian PKP di tahun 2026:
- BSPS (Bedah Rumah): Sebesar Rp8,9 triliun (81,69% dari total anggaran) disiapkan untuk menyasar 400.000 unit rumah swadaya di kawasan pesisir, perkotaan, dan perdesaan.
- Rumah Susun (Rusun): Alokasi Rp382,55 miliar untuk pembangunan 22 tower (743 unit), termasuk di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
- Rumah Khusus: Sebesar Rp242,2 miliar untuk 607 unit hunian pasca bencana dan stok darurat.
- Penataan Kawasan Kumuh: Sebesar Rp155,85 miliar untuk menata 225 hektare lahan.
- Sanitasi: Alokasi Rp36 miliar untuk 3.000 unit fasilitas sanitasi.
Menteri Ara menegaskan bahwa pelaksanaan program ini akan dikawal dengan prinsip transparansi agar tepat sasaran bagi rakyat kecil.
Capaian Positif Kinerja Tahun 2025
Selain memaparkan rencana tahun depan, Kementerian PKP juga melaporkan kinerja positif sepanjang tahun berjalan. Hingga 18 November 2025, realisasi anggaran telah mencapai Rp3,66 triliun atau 77,65 persen dari pagu efektif.
Menteri Ara optimistis serapan anggaran akan menyentuh angka 97,26 persen pada akhir tahun. Program BSPS kembali menjadi primadona dengan serapan tertinggi mencapai 94,48 persen untuk pembangunan 45.073 unit rumah.
“Kami bekerja keras agar seluruh program fisik dan kegiatan prioritas bisa selesai tahun ini. Semua ini juga berkat dukungan dari Komisi V DPR,” tambahnya.
Dukungan DPR dan Solusi Kendala SLIK OJK
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, mengapresiasi langkah Kementerian PKP dan meminta agar proses pengadaan barang dan jasa tahun 2026 dipercepat.
Selain itu, DPR juga menyoroti pentingnya solusi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang kerap terkendala akses kredit perumahan akibat Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.
“Kami mendukung penuh langkah Kementerian PKP untuk memperjuangkan hak rakyat kecil agar mereka lebih mudah memiliki rumah layak huni, serta mengatasi kendala SLIK yang kerap menghambat,” tegas Syaiful Huda.