RP – Kawasan Ekonomi Khusus Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional (KEK ETKI) Banten, atau yang dikenal sebagai D-HUB SEZ di BSD City, kembali menegaskan posisinya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Dalam acara Roundtable Decision yang digelar pada 2 Desember 2025, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin bersama Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menyoroti pentingnya peran KEK dalam menarik investasi strategis dan menciptakan lapangan kerja berkualitas.
Hingga akhir Juni 2025, data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat realisasi investasi kumulatif KEK di seluruh Indonesia telah mencapai angka fantastis, yakni Rp286,8 triliun. Capaian positif ini menjadi modal kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Menkes: Stop Impor, Fokus Produksi Alat Kesehatan Dalam Negeri
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti ironi dalam industri kesehatan Indonesia. Meski belanja industri kesehatan tumbuh 9–10% per tahun selama satu dekade terakhir, dampaknya terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) sektor kesehatan masih minim karena tingginya ketergantungan impor.
“Banyak aktivitas produksi produk kesehatan masih impor. Konsekuensinya, nilai ekonomi dan lapangan kerja justru tercipta di luar negeri,” tegas Budi Gunadi.
Menkes sangat mendukung inisiatif KEK ETKI Banten untuk membangun fasilitas manufaktur di dalam negeri, mulai dari alat kesehatan, farmasi, hingga rumah sakit.
“Potensi belanja kesehatan kita diprediksi naik dari Rp640 triliun menjadi Rp1.400 triliun. Opportunity ini besar sekali. Saya ingin teman-teman mendorong industri kesehatan dibangun di dalam negeri agar lapangan kerja tercipta untuk rakyat kita,” tambahnya.
Kepastian Regulasi Kunci Gaet Investor Global
Senada dengan Menkes, Susiwijono Moegiarso menekankan bahwa KEK merupakan strategi utama pemerintah mewujudkan Indonesia Emas 2045. Melalui KEK, pemerintah mendorong hilirisasi industri, ekonomi hijau, hingga pengembangan teknologi digital.
Namun, tantangan regulasi masih menjadi sorotan. Para peserta diskusi, yang terdiri dari akademisi, pebisnis, dan investor, sepakat bahwa kepastian hukum adalah faktor krusial. Indonesia dinilai perlu belajar dari negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand yang menawarkan insentif lebih agresif dan wilayah KEK yang jauh lebih luas.
“Investor butuh kepastian jangka panjang. Oleh karena itu, penguatan peran Administrator KEK dan harmonisasi aturan antar-kementerian sangat mendesak dilakukan,” ujar salah satu poin kesimpulan diskusi tersebut.
D-HUB SEZ: Ekosistem Kolaborasi Pemerintah dan Swasta
Lindawaty Chandra, Kepala Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK ETKI Banten, menjelaskan bahwa D-HUB SEZ dirancang bukan sekadar kawasan bisnis, melainkan ekosistem yang menghubungkan inovasi, riset, dan industri.
“Forum ini menegaskan posisi D-HUB SEZ sebagai salah satu KEK paling prospektif. Kami berkomitmen menarik investasi berkualitas tinggi melalui fasilitas modern dan kemudahan perizinan, demi memperkuat posisi Indonesia dalam peta ekonomi regional,” ujar Lindawaty.
Dengan status yang ditetapkan pemerintah sejak Oktober 2024, KEK ETKI Banten kini menawarkan berbagai insentif fiskal seperti tax holiday dan kemudahan imigrasi untuk tenaga ahli, menjadikannya destinasi primadona bagi investor sektor kesehatan dan teknologi.