RP – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) merespons cepat bencana banjir bandang yang menerjang sejumlah wilayah di Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara. Menteri PKP, Maruarar Sirait, menginstruksikan jajarannya untuk segera memetakan kerusakan dan menyiapkan rencana relokasi bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.
Langkah ini diambil untuk memastikan masyarakat terdampak segera mendapatkan kepastian hunian yang aman dan bermartabat pascabencana.
Tinjauan Langsung ke Lokasi Bencana
Sebagai tindak lanjut instruksi Menteri, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Fitrah Nur, bersama Staf Khusus Bidang Perbankan dan Pembiayaan, Dwidadi Sugito, terjun langsung ke lokasi terdampak parah di Sumatera Barat pada 3–5 Desember 2025.
Dalam asesmen lapangan yang dirilis Sabtu (6/12/2025), tim teknis Kementerian PKP tidak hanya mendata kerusakan infrastruktur, tetapi juga memverifikasi ketersediaan lahan relokasi dan akses logistik untuk percepatan pembangunan.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, menegaskan komitmen negara untuk hadir secara nyata di tengah kesulitan rakyat.
“Kami turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi masyarakat, melihat kerusakan secara detail, dan menentukan solusi terbaik. Tugas kita bukan hanya menanggapi bencana, tetapi memastikan warga dapat kembali hidup lebih aman dan bermartabat,” tegas Maruarar dalam rapat Satgas Bencana Kementerian PKP di Jakarta.
Prioritas Relokasi dan Teknologi Rumah Instan
Dalam penanganannya, Kementerian PKP bekerja sama erat dengan Pemerintah Daerah, BNPB, dan lembaga terkait. Fokus utama saat ini adalah penyediaan hunian bagi warga yang rumahnya rusak berat atau berada di zona merah rawan bencana berulang.
Dirjen Kawasan Permukiman, Fitrah Nur, menjelaskan bahwa relokasi menjadi opsi prioritas demi keselamatan jangka panjang.
“Kami sedang melakukan pendataan terhadap rumah hilang, rusak berat, dan area yang tidak memungkinkan dihuni kembali. Untuk warga yang harus direlokasi, kami berkoordinasi dengan Pemda menyiapkan lahan untuk pembangunan kembali rumah masyarakat terdampak,” ujar Fitrah.
Untuk mempercepat proses konstruksi, Kementerian PKP menggandeng Semen Indonesia Group (SIG). Pembangunan hunian tetap nantinya akan memanfaatkan teknologi bata interlock yang dikenal lebih cepat pengerjaannya, hemat biaya, dan ramah gempa.
Rencana Tindak Lanjut Pemulihan
Guna memastikan pemulihan berjalan terpadu, Kementerian PKP telah menyusun empat langkah strategis:
- Validasi Data: Melakukan verifikasi mendalam terkait kerusakan hunian dan infrastruktur bersama Pemda Sumbar.
- Relokasi Aman: Menyiapkan opsi lahan dan pembangunan rumah baru bagi warga di zona rawan.
- Pemulihan Infrastruktur: Memperbaiki layanan dasar permukiman seperti air bersih, sanitasi, dan akses jalan lingkungan.
- Kolaborasi Lintas Sektor: Memperkuat koordinasi untuk percepatan rekonstruksi dan perlindungan sosial.
Dengan langkah cepat ini, Kementerian PKP berharap bantuan hunian dan infrastruktur di Sumatera Barat dapat pulih dengan prinsip tepat waktu, tepat sasaran, dan berkeadilan.