RP – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) kembali menorehkan prestasi gemilang dalam transformasi digital pemerintahan. Kementerian ini sukses meraih penghargaan dalam ajang Be Award sebagai “Instansi dengan Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik Paling Masif” untuk kategori Sektor Pemerintah Pusat dan BUMN.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara Digital Trust 360 Summit yang digelar oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Gedung Sasono Langen Budoyo, TMII, Jakarta, pada Kamis (20/11/2025).
Komitmen Transformasi Digital Lewat TTE
Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi Kementerian ATR/BPN, Dwi Budi Martono, menjelaskan bahwa penghargaan ini membuktikan keseriusan kementerian dalam mendukung kebijakan digitalisasi pemerintah.
“Pemerintah melalui BSSN dan Balai Sertifikasi Elektronik (BSRe) sangat mendorong penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) karena vitalnya peran teknologi ini. Kementerian ATR/BPN dinilai termasuk yang paling masif dalam menerapkan kebijakan TTE,” ujar Dwi Budi Martono di Jakarta, Jumat (21/11/2025).
Dalam ajang Be Award ini, Kementerian ATR/BPN bersanding dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Kategori Pemprov) dan Pemerintah Kota Bandung (Kategori Pemkot) yang juga menerima penghargaan serupa di sektor masing-masing.
Tembus 81 Juta Tanda Tangan Elektronik
Masifnya penggunaan TTE di lingkungan Kementerian ATR/BPN bukan tanpa alasan. Teknologi ini telah diterapkan di seluruh lini proses bisnis, mulai dari administrasi persuratan, keuangan, hingga layanan unggulan Sertifikat Elektronik.
“Total penggunaan TTE saat ini sudah mencapai 81 juta. Penerapannya menyeluruh, bahkan untuk persuratan dari tingkat Eselon 1 hingga 3, semuanya sudah beralih menggunakan TTE,” ungkap Dwi.
Keunggulan: Fleksibilitas dan Keamanan Data
Implementasi TTE memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi kerja. Menurut Dwi, sistem ini menawarkan fleksibilitas tinggi sekaligus keamanan yang lebih terjamin dibandingkan tanda tangan basah (manual).
“Secara kerja sangat fleksibel. Saya bisa tanda tangan di mana pun. Bahkan parafnya sudah elektronik dan real-time. Ini jauh lebih aman daripada tanda tangan manual yang rentan dipalsukan,” terangnya.
Untuk menjaga keamanan data, Kementerian ATR/BPN menerapkan standar keamanan siber yang ketat, termasuk penggunaan Multi-Factor Authentication (MFA) untuk identifikasi pengguna dan melakukan audit keamanan digital secara berkala.
Inovasi Layanan Digital Berkelanjutan
Ke depannya, Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk terus memperbarui inovasi layanan pertanahan. Dwi menegaskan bahwa transformasi digital adalah sebuah perjalanan panjang (journey) untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat dan transparan.
“Masyarakat menuntut layanan yang baik. Melalui aplikasi seperti Sentuh Tanahku, masyarakat kini bisa melakukan swaplotting, mengecek biaya layanan, dan mengakses informasi pertanahan lainnya dengan mudah,” pungkasnya.