Menteri PKP Perkuat Koordinasi dengan Bupati dan Wali Kota demi Percepatan Bantuan Rumah Layak

RubrikProperti.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, terus mendorong percepatan pelaksanaan Program Bedah Rumah melalui penguatan koordinasi strategis dengan jajaran pemerintah daerah (Pemda).

Percepatan ini difokuskan pada upaya mengurai berbagai kendala teknis di lapangan, mulai dari proses verifikasi penerima bantuan, ketersediaan jumlah tenaga kerja (tukang), hingga tenggat penyelesaian pembangunan fisik rumah.

Hal tersebut dibahas secara mendalam dalam rapat koordinasi bersama sejumlah bupati dan wali kota yang dilaksanakan secara hibrida—langsung dan melalui konferensi video—di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, pada Selasa (13 Oktober 2026). Pertemuan ini menjadi agenda krusial dalam mengevaluasi progres pelaksanaan Program Bedah Rumah menjelang penutupan tahun anggaran 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP meninjau secara langsung perkembangan program di berbagai daerah. Pembahasan difokuskan pada progres pembangunan fisik, kelancaran pencairan bantuan, serta langkah konkret penyelesaian hambatan administratif yang berpotensi menahan laju pencapaian target.

Baca Juga: Gandeng BPS, Menteri Ara Tinjau Langsung Kondisi Penerima Bedah Rumah di Palmerah

Rincian Progres Program Bedah Rumah di Berbagai Daerah

Untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi, berikut adalah rangkuman progres pelaksanaan Program Bedah Rumah dari berbagai wilayah yang dievaluasi per pertengahan Oktober 2026:

• Kabupaten Bandung: Bupati Bandung, Dadang Supriatna, melaporkan proses verifikasi penerima bantuan telah mencapai 100 persen. Dari alokasi 3.047 unit, sebanyak 334 unit telah terbangun dengan realisasi fisik 31,64 persen (Rp19,28 miliar).
• Kabupaten Blora: Bupati Blora, Arief Rohman, memastikan pengawalan ketat bersama camat dan kepala desa. Blora memiliki alokasi 2.560 unit, dengan 719 unit telah terbangun dan realisasi fisik tertinggi mencapai 66,80 persen (Rp34,20 miliar).
• Kabupaten Banyumas: Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, menyoroti kuatnya budaya gotong royong warga dalam menyediakan tenaga kerja dan material bambu/kayu. Dari alokasi 2.239 unit, telah terbangun 117 unit dengan realisasi fisik 36,67 persen (Rp16,42 miliar). Hal ini mendapat apresiasi khusus dari Menteri PKP.
• Kabupaten Brebes: Memperoleh alokasi 1.545 unit, dengan 148 unit telah terbangun dan realisasi fisik menyentuh 9,71 persen (Rp3 miliar). Balai terkait didorong untuk segera mempercepat pembaruan data progres di lapangan.
• Kota Surabaya: Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, memastikan pemenuhan tenaga pendamping telah teratasi, sehingga target November-Desember murni berfokus pada pekerjaan fisik. Dari alokasi 2.000 unit, 39 unit telah terbangun dengan realisasi fisik 10,85 persen (Rp4,34 miliar).
• Kabupaten Jember: Bupati Jember, Muhammad Fawait, yang sukses mengembangkan aplikasi pendukung bedah rumah, berharap alokasi kuota ditambah pada 2027. Saat ini, Jember mencatat alokasi 1.907 unit, dengan 58 unit terbangun dan realisasi fisik 20,19 persen (Rp7,70 miliar).
• Kota Medan: Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menyatakan kesiapan memacu tenaga pendamping dan urusan administrasi. Medan memiliki alokasi 898 unit, dengan 11 unit terbangun dan realisasi fisik mencapai 24,83 persen (Rp4,46 miliar).
• DKI Jakarta: Masing-masing wilayah mendapat alokasi 2.000 unit. Jakarta Selatan mencatat 45 unit terbangun, Jakarta Utara 32 unit, Jakarta Timur 43 unit, dan Jakarta Barat 33 unit. Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah, menargetkan seluruh pekerjaan fisik rampung pada akhir Desember 2026.

Baca Juga: Menteri PKP Evaluasi Realisasi FLPP 2026, Perkuat Strategi Percepatan Target 350.000 Rumah Subsidi

Selain pemaparan capaian di masing-masing daerah, rapat ini juga menyoroti pentingnya komitmen Pemda dalam mendukung kebutuhan operasional Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM). Dukungan tersebut meliputi penyediaan tempat koordinasi, pengawasan pekerjaan, serta penjaminan ketersediaan tenaga tukang agar pembangunan berjalan serentak.

Melalui evaluasi komprehensif ini, Kementerian PKP mencatat tren positif percepatan program. Pemantauan harian akan terus diberlakukan untuk memastikan perkembangan pencairan dana dan penyelesaian fisik tetap berada di jalur yang tepat hingga akhir tahun.

Sinergi kuat antara Kementerian PKP, pemerintah daerah, balai pelaksana, dan masyarakat luas diharapkan mampu menuntaskan Program Bedah Rumah tepat waktu, sekaligus menjamin bantuan negara benar-benar menjadi hunian yang layak dan nyaman bagi keluarga yang membutuhkan.