Menteri PKP Evaluasi Realisasi FLPP 2026, Perkuat Strategi Percepatan Target 350.000 Rumah Subsidi

RubrikProperti.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menggelar rapat evaluasi strategis bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) guna memperkuat langkah percepatan realisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2026.

Pertemuan ini secara khusus membahas capaian penyaluran, identifikasi kendala di lapangan, serta rumusan langkah konkret untuk memenuhi target 350.000 unit rumah subsidi hingga penghujung tahun. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Menteri PKP, Lantai 21 Wisma Mandiri, Jakarta, pada Jumat (9 Oktober 2026).

Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, para staf ahli, staf khusus, tenaga ahli, serta Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, beserta jajaran deputinya. Pembahasan juga melibatkan secara aktif berbagai unsur ekosistem perumahan nasional, mulai dari perbankan, pengembang, broker properti, perwakilan konsumen, hingga media.

Berdasarkan paparan resmi BP Tapera, realisasi penyaluran KPR subsidi melalui skema FLPP per 9 Oktober 2026 telah menyentuh angka 177.161 unit, atau mencapai 50,62 persen dari total target 350.000 unit. Capaian tersebut ditopang oleh penyaluran 177.140 unit rumah tapak dan 21 unit rumah susun.

Baca Juga: Kementerian ATR/BPN Rilis Pengukuran Terjadwal, Bikin Sertifikasi Tanah Makin Transparan

Selain realisasi yang sudah berjalan, BP Tapera mencatat adanya potensi permintaan (demand) sebanyak 39.155 unit dan ketersediaan pasokan (supply) sebanyak 27.443 unit. Potensi inilah yang menjadi salah satu fokus utama untuk dioptimalkan proses penyalurannya hingga akhir tahun.

Guna mendukung pencapaian target tersebut, masing-masing deputi BP Tapera memaparkan rencana kegiatan pemasaran berbasis wilayah. Rencana ini disusun dengan memetakan potensi setiap provinsi, memperluas jangkauan calon debitur, dan mengakselerasi realisasi akad KPR FLPP.

Setiap wilayah didorong untuk memiliki target serta rencana tindak lanjut yang spesifik—termasuk penentuan lokasi, penunjukan bank penyalur, jadwal pelaksanaan, hingga penanggung jawab.

Lebih jauh, BP Tapera turut memperkuat strategi jemput bola melalui audiensi, sosialisasi, dan pembukaan stan pameran (open booth) di instansi pemerintah, perusahaan swasta, dan perguruan tinggi. Langkah ini diyakini efektif untuk menjangkau calon debitur potensial dan mendorong konsumen segera melanjutkan proses pengajuan pembiayaan hingga tahap akad.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menegaskan urgensi menjaga kolaborasi seluruh ekosistem perumahan agar manfaat program FLPP dapat dirasakan lebih luas.

“Program ini harus semakin meluas kebermanfaatannya untuk rakyat. Kami berharap tahun ini kita tetap kompak, full power, untuk mencapai target maksimal. Mudah-mudahan realisasi tahun lalu itu bisa kita kalahkan,” ujar Heru. Ia menambahkan bahwa sisa waktu sekitar dua setengah bulan hingga tutup tahun 2026 harus dimanfaatkan secara optimal melalui sinergi intensif.

Baca Juga: Tinjau Langsung Program BSPS di Subang, Menteri PKP Tegaskan Bedah Rumah Harus Transparan dan Tepat Sasaran

Menyambung hal tersebut, Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengapresiasi dukungan luar biasa dari seluruh pihak yang terlibat.

“Tujuan utama kita adalah membangun perumahan bagi rakyat. Kita harus menjadi tim yang solid. Saya mengucapkan terima kasih kepada para pengembang, perbankan, dan seluruh mitra kerja. Kepada para konsumen, saya juga menerima dan menghargai setiap masukan yang disampaikan,” tutur pria yang akrab disapa Menteri Ara tersebut.

Masukan Konstruktif Ekosistem Perumahan

Dalam rapat evaluasi ini, berbagai masukan krusial turut disuarakan oleh para pemangku kepentingan guna mengurai hambatatan penyaluran FLPP:

• Dari Sisi Pengembang: Mengusulkan penguatan strategi pemasaran rumah subsidi melalui kombinasi pendekatan konvensional dan digital. Upaya ini dinilai mampu memperluas jangkauan dan menyaring calon pembeli yang berkualitas serta memenuhi syarat (bankable).
• Dari Sisi Perbankan: Menyoroti kendala progres pembangunan fisik rumah, terutama kelambatan dalam penyambungan utilitas dasar (listrik dan air). Bank penyalur (BTN, BRI, Mandiri, BNI, dan BJB) meminta koordinasi yang lebih ketat dengan pengembang agar rumah benar-benar siap huni sehingga proses pencairan kredit berjalan lancar.
• Dari Sisi Konsumen: Meminta adanya ketegasan agar para pengembang memasarkan dan menjual unit rumah sesuai dengan kondisi serta spesifikasi teknis yang dijanjikan dalam promosi pemasaran.

Melalui evaluasi komprehensif ini, Kementerian PKP bersama BP Tapera dan seluruh ekosistem perumahan berkomitmen penuh untuk mengurai hambatan dan mempercepat laju realisasi FLPP 2026, demi memperluas akses hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia.