RubrikProperti.com — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat ekosistem perumahan nasional melalui kolaborasi strategis dengan sektor perbankan. Pada Senin (25/5/2026), Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan pertemuan krusial dengan Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Hery Gunardi, di Gedung BRI I, Jakarta. Pertemuan ini membahas akselerasi berbagai program pembiayaan mulai dari Kredit Program Perumahan (KPP), Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), hingga inisiatif pemberdayaan UMKM melalui program “Gentengisasi” untuk rumah swadaya.
Salah satu poin utama dalam pembahasan tersebut adalah peningkatan signifikan pada plafon KPP BRI yang naik dari Rp8 triliun menjadi Rp12 triliun. Hingga saat ini, BRI mencatatkan performa gemilang dengan realisasi KPP tertinggi secara nasional, mencapai Rp9,2 triliun atau sekitar 76 persen dari target. Penyaluran ini mencakup 66.328 debitur, yang didominasi oleh sisi permintaan (demand) sebanyak 65.576 debitur. Menteri PKP mengapresiasi keaktifan BRI dalam melakukan sosialisasi program ini secara masif di berbagai daerah sepanjang tahun 2026.
Baca Juga: Menteri PKP Apresiasi BSI, Sinergi Pembiayaan Perumahan Terus Diperkuat
Akselerasi FLPP 60.000 Unit dan Transformasi Rusun Subsidi
Selain penguatan KPP, pemerintah juga memacu penyaluran dana FLPP melalui BRI. Jika pada tahun 2025 BRI menargetkan 33.000 unit rumah subsidi, maka di tahun 2026 ini target tersebut melompat tajam menjadi 60.000 unit. Hingga periode Mei 2026, realisasi telah mencapai sekitar 12.500 unit. Untuk mencapai target besar tersebut, Menteri PKP mendorong BRI agar mulai mengkaji pasar pembiayaan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan.
“Untuk memenuhi target 60 ribu unit FLPP, salah satu opsinya bisa melalui rusun subsidi. Kami juga mendorong agar BRI melakukan kajian market terlebih dahulu agar rusun subsidi benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Menteri PKP, Maruarar Sirait.
Menanggapi hal tersebut, pihak Kementerian PKP melalui Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan telah menyiapkan skema matang untuk pembangunan rusun, mulai dari Kerja Sama Pemanfaatan hingga Bangun Guna Serah. Langkah ini diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah urban untuk mendapatkan hunian layak dengan skema pembiayaan syariah maupun konvensional yang didukung penuh oleh infrastruktur perbankan BRI.
Program Gentengisasi: Standar SNI untuk Perlindungan Konsumen
Fokus menarik lainnya dalam pertemuan ini adalah program gentengisasi di Jawa Barat. Program ini merupakan bagian dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang menargetkan renovasi 40.000 rumah di wilayah tersebut. Dengan kebutuhan genteng mencapai 12 juta unit, pemerintah ingin melibatkan UMKM pengrajin genteng lokal sebagai penyedia utama. Namun, Menteri PKP memberikan catatan tegas mengenai standarisasi kualitas agar masyarakat sebagai konsumen mendapatkan produk yang tahan lama.
Baca Juga: Cicilan KPR Subsidi Diproyeksi Turun Jadi Rp773 Ribu Lewat Skema 40 Tahun
“Kita niat membantu UMKM genteng, tapi jangan sampai juga merugikan konsumen dengan kualitas yang tidak baik. Saya mau UMKM mendapat kesempatan, tetapi rakyat sebagai konsumen juga harus mendapatkan kualitas yang baik. Karena itu kami mendorong para pengrajin genteng untuk memiliki sertifikasi SNI,” tegas Maruarar Sirait.
Senada dengan Menteri PKP, Direktur Utama BRI Hery Gunardi menekankan bahwa kepemilikan sertifikasi SNI bagi UMKM akan mempermudah mereka dalam mengakses pembiayaan perbankan maupun pemasaran ke pengembang besar. Hery menegaskan komitmen penuh BRI untuk mendukung seluruh program pemerintah di sektor perumahan agar memberikan manfaat nyata bagi ekonomi kerakyatan. Dengan sinergi ini, diharapkan penyediaan hunian layak dan pemberdayaan industri lokal dapat berjalan beriringan guna memperkuat ekonomi nasional.