RP – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung dua lokasi rencana pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (17/1/2026). Kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen Kementerian PKP dalam mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kawasan perkotaan.
Dua titik yang ditinjau berlokasi di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, serta Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, masing-masing dengan luas lahan sekitar 10 hektare.
“Saya hari ini datang ke Meikarta, sesuai dengan yang kami sampaikan sebelumnya, bahwa kita akan membangun rumah susun subsidi di kawasan ini. Bersama jajaran Dirjen dan staf, kami melakukan survei dua titik, dan selanjutnya data teknis akan dilengkapi,” ujar Menteri Maruarar.
Menurutnya, kedua lokasi tersebut memiliki potensi strategis karena didukung akses transportasi yang baik serta berdekatan dengan kawasan industri. “Dari titik ini ke kawasan industri sekitar 2,5 kilometer, sementara titik lainnya sekitar 2 kilometer. Menurut saya, lokasinya cukup bagus,” ujarnya.
Menteri Maruarar juga menekankan pentingnya perencanaan hunian yang terintegrasi dengan fasilitas publik. Ia meminta agar jarak rusun ke tempat ibadah, sekolah, pasar, dan rumah sakit dipetakan secara detail, termasuk akses transportasinya.
“Empat hal itu penting dan harus menjadi perhatian sejak awal agar hunian benar-benar layak ditempati,” tegasnya.
Di atas lahan seluas sekitar 10 hektare tersebut, rencananya akan dibangun sekitar 18 tower rumah susun subsidi yang dilengkapi fasilitas penunjang, seperti sekolah, klinik, taman bermain, dan sarana olahraga.
“Saya ingin rusun subsidi ini menjadi contoh bagaimana masyarakat berpenghasilan rendah bisa mendapatkan hunian yang layak dengan fasilitas yang memadai. Kita terus mencari terobosan-terobosan,” kata Menteri Maruarar.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh proses pembangunan akan dilakukan sesuai ketentuan dan prinsip kehati-hatian, termasuk memastikan status lahan bukan merupakan lahan sawah. “Kalau sawah tentu tidak boleh digunakan, itu sudah pasti,” ujarnya.
Lebih lanjut, koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat, baik dengan pemerintah daerah maupun pihak swasta. Menteri Maruarar mengungkapkan bahwa rencana tersebut telah dilaporkan kepada Presiden serta Ketua Satgas Perumahan.
“Kami akan bergerak cepat dan memastikan semuanya sesuai aturan. Rabu atau Kamis depan saya akan bertemu Gubernur Jawa Barat, Pak Dedi Mulyadi, di Gedung Sate untuk verifikasi lanjutan,” ungkapnya.
Saat ini, tim Kementerian PKP juga tengah menyiapkan berbagai aspek pendukung, mulai dari skema pembiayaan, legalitas lahan, hingga desain bangunan.
“Semuanya kami siapkan sesuai arahan Presiden Prabowo, yaitu kebijakan yang bermanfaat bagi rakyat, negara, dan dunia usaha. Itu yang menjadi pegangan kami,” ujarnya.
Sebagai bagian dari percepatan penyediaan hunian layak, Menteri Maruarar menambahkan bahwa survei ke sejumlah lokasi lain bersama pengembang berbeda akan dilakukan dalam waktu dekat.
“Kita akan terus bergerak cepat agar tahun ini ada terobosan nyata yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” pungkasnya.