Layanan Pertanahan Tetap Aktif Selama Libur Nataru, Permudah Masyarakat Urus Sertipikat

RP – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tetap membuka layanan pertanahan selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Kebijakan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengurus berbagai administrasi pertanahan tanpa harus meninggalkan pekerjaan di hari kerja.

Aktivitas pelayanan yang berlangsung di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi tersebut dimanfaatkan oleh sejumlah warga, terutama kalangan pekerja yang memiliki keterbatasan waktu pada hari biasa.

Salah satunya Siti Zulaiha (56), warga Tambun, yang datang untuk mengurus roya serta peningkatan hak atas tanah dari Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM).

Baca Juga: Pulihkan Aceh Tamiang, Hutama Karya Kerahkan Alat Berat dan Bangun 120 Huntara

“Sebetulnya ini sangat membantu, khususnya untuk orang seperti saya yang tidak bisa mengurus administrasi di hari kerja. Alhamdulillah, di hari libur tetap dilayani dan petugasnya juga ramah,” ujar Siti usai mendapatkan pelayanan di masa libur Nataru.

Ia menilai pelayanan pertanahan berjalan dengan baik dan profesional. Meski demikian, Siti berharap agar informasi mengenai persyaratan layanan dapat lebih masif disosialisasikan agar masyarakat bisa mempersiapkan dokumen secara lebih lengkap dan efisien sebelum datang ke kantor pertanahan.

Antusiasme masyarakat terhadap layanan pertanahan di hari libur juga dirasakan oleh Eka Agus Sutanto (50) yang datang bersama istrinya, Etik (45). Keduanya memanfaatkan momentum libur Nataru untuk mengurus sertipikat tanah.

“Alhamdulillah, sangat terbantu. Kami sempat tidak menyangka karena ini tanggal merah, tapi ternyata kantor pertanahan tetap buka. Buat kami yang bekerja harian, layanan seperti ini sangat berarti,” ungkap Eka Agus.

Baca Juga: Rumah Milenial Baru IZZI BSD City, Hunian Ideal untuk Work–Life Balance Modern

Aktifnya layanan pertanahan selama libur Nataru merupakan wujud komitmen ATR/BPN dalam menghadirkan pelayanan publik yang inklusif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kebijakan ini juga sejalan dengan upaya percepatan penyelesaian administrasi pertanahan sekaligus peningkatan kualitas layanan publik di akhir tahun 2025.

Dengan dibukanya layanan di hari libur, masyarakat dapat memanfaatkan waktu secara lebih efektif tanpa harus mengambil cuti kerja. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kepuasan publik serta mendorong tertib administrasi pertanahan secara nasional.