Kementerian PKP Gandeng Yayasan Buddha Tzu Chi Bangun Hunian Tetap Pascabencana di Sumatera Utara

RP – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bekerja sama dengan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia mulai merealisasikan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera Utara. Program ini ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan 118 unit hunian tetap di Kabupaten Tapanuli Tengah, Minggu (21/12/2025).

Peletakan batu pertama dilakukan langsung oleh Menteri PKP Maruarar Sirait bersama pimpinan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, Sugianto Kusuma (Aguan). Pembangunan huntap ini menjadi bagian dari upaya percepatan pemulihan pascabencana sesuai arahan Presiden Republik Indonesia.

“Doakan kami hari ini memulai pembangunan hunian tetap di Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Selatan. Ke depan, kami juga akan memulai pembangunan hunian tetap bagi saudara-saudara kita di Aceh dan Sumatera Barat,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait.

Menurutnya, pembangunan hunian tetap ini melibatkan sinergi lintas kementerian dan lembaga, mulai dari TNI, Polri, BNPB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, Kementerian Sosial, hingga pemerintah daerah, sebagai wujud nyata kehadiran negara bagi masyarakat terdampak bencana.

200 Hunian Tetap Dibangun di Kota Sibolga

Selain di Tapanuli Tengah, Menteri PKP juga menghadiri peletakan batu pertama pembangunan 200 unit hunian tetap bagi korban bencana banjir di Kota Sibolga, Sumatera Utara. Kegiatan ini turut dihadiri Ketua DPRD Kota Sibolga Ansar Afandi Paranginangi, Wali Kota Sibolga Akhmad Syukri Nazry Penarik, serta perwakilan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia.

Menteri Ara mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah yang menghibahkan lahan untuk pembangunan hunian tetap. “Hari ini kita mulai pembangunan hunian tetap, bukan hunian sementara. Ini sesuai dengan visi Presiden Prabowo, yaitu bekerja cepat untuk rakyat,” tegasnya.

Pembangunan Huntap di Tapanuli Utara dan Selatan

Pembangunan hunian tetap juga dimulai di Kabupaten Tapanuli Utara dengan target 103 unit rumah bagi warga terdampak bencana. Menteri PKP menegaskan bahwa pembangunan ini merupakan amanah langsung Presiden sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan tempat tinggal yang layak, aman, dan berkelanjutan.

Sementara itu, di Kabupaten Tapanuli Selatan, pembangunan huntap dipimpin oleh Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (TKPR) Kementerian PKP, Brigjen Pol. Dr. Aziz Andriansyah, bersama Bupati Tapanuli Selatan. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda, pemerintah daerah, PTPN IV, Yayasan Buddha Tzu Chi, serta warga penerima manfaat.

“Ini adalah perintah langsung Bapak Presiden agar masyarakat terdampak bencana segera memiliki hunian yang layak, aman, dan berkelanjutan,” ujar Dirjen TKPR.

2.603 Hunian Tetap Dibangun Tanpa APBN

Sebelumnya, Menteri PKP mengungkapkan bahwa pada tahap awal akan dibangun sebanyak 2.603 unit hunian tetap yang seluruhnya menggunakan dana CSR tanpa melibatkan APBN. Dari jumlah tersebut, 2.500 unit berasal dari Yayasan Buddha Tzu Chi, sementara 103 unit lainnya berasal dari dana pribadi Menteri PKP.

Pembangunan tahap awal difokuskan di Sumatera Utara dan telah dimulai meski masih dalam fase tanggap darurat. Pemerintah menargetkan seluruh hunian dapat segera dihuni, dengan dukungan infrastruktur dasar seperti listrik dan sertifikat kepemilikan lahan.

Terkait relokasi, Menteri PKP menegaskan tiga kriteria utama, yakni kepastian hukum, keamanan dari risiko bencana, serta keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat. “Hunian tetap bukan sekadar membangun rumah, tetapi memastikan ekosistem kehidupan warga tetap berjalan dengan baik,” pungkasnya.